Press "Enter" to skip to content

Menuju COP26 di Glasgow, Saatnya Tagih Komitmen Negara Maju

Media Social Share

JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Sejumlah isu krusial terkait komitmen untuk menekan perubahan iklim global terus disuarakan. Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk “Menuju COP26 di Glasgow : Pembelajaran Peningkatan Aksi Iklim yang Lebih Ambisius”, yang digelar The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia di Jakarta, Jumat (16/7).

Diskusi daring itu menampilkan sejumlah pembicara antara lain Tony La Viña dari Manila Observatory – Philippines, Mahawan Karuniasa, Founder Environment Institute, Moekti H. Soejachmoen – Co-Founder & Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), Ketua Umum SIEJ Rochimawati, dan Cynthia Maharani, Climate Research Analyst WRI Indonesia.

Tony mengatakan,  perhelatan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 (COP26) tak bisa lepas dari isu pandemi Covid-19 yang melanda global. Tony menekankan update sains dalam pembahasan maupun pengambilan keputusan di COP26. Isu tentang climate justice dan vaccine justice juga sangat penting dibahas karena keduanya saling terkait. “Isu keadilan distribusi vaksin Covid-19 khususnya di negara-negara berkembang saat ini juga berkait dengan isu keadilan iklim. Sebab saat ini banyak negara berkembang yang notabene terdampak perubahan iklim masih kesulitan mendapatkan vaksin Covid-19 dibanding negara maju,” papar Tony.

Sementara Mahawan mengingatkan pentingnya para delegasi termasuk Indonesia di COP26 untuk menagih komitmen negara maju. “Isu krusial lainnya adalah menagih komitmen negara maju untuk menyalurkan dana 100 miliar USD ke negara berkembang dalam mitigasi perubahan iklim. Sebab sampai saat ini, janji tersebut belum terealisasi sepenuhnya,” tuturnya.

Moekti menambahkan, agenda COP26 akan dilaksanakan paralel secara negosiasi dan non-negosiasi. “Dalam KTT nanti kelompok perundingan tetap di UNFCCC dan kelompok perundingan baru dan berdasarkan isu atau kepentingan sesaat dari sekitar 200 negara akan melakukan negosiasi. Sedangkan non-negosiasi berasal dari Cartagena Dialogue (forum dialog dan berbagi informasi sekitar 30-40 negara) dimana Indonesia menjadi salah satu penggagas,” paparnya.

Ketua Umum SIEJ Rochimawati menyatakan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi dan isu perubahan iklim harus dikawal. Peran media dan jurnalis sebagai fungsi watch doc dangat penting sehingga pemerintah mempunyai komitmen sesuai dengan peta yang telah dibuat. “Momentum COP26 menjadi penting untuk mendorong isu ini diangkat ke publik, terlebih di tengah dominasi isu pandemi Covid-19, masifnya bencana dan persolan energi kotor di Indonesia,” katanya.

SIEJ selama ini berkomitmen memasifkan narasi tentang lingkungan dan perubahan iklim melalui pemberitaan dan transfer pengetahuan ke kalangan jurnalis di Indonesia. Karena itu SIEJ berupaya untuk menjembatani hal ini dengan menggelar berbagai program peningkatan kapasitas jurnalis untuk peliput isu perubahan iklim.

Salah satunya, bekerja sama dengan WRI Indonesia membuka beasiswa peliputan isu perubahan iklim dan penurunan emisi untuk jurnalis di Indonesia agar isu penting ini tak ditinggalkan.

Cynthia Maharani, Climate Research Analyst WRI Indonesia menyatakan, untuk mendukung peningkatan kapasitas jurnalis memahami isu perubahan iklim di Indonesia, pihaknya berupaya menghadirkan sejumlah pakar iklim dan negosiator untuk mengupdate isu ini. “Harapannya bisa mendorong lebih banyak lagi pemberitaan terkait upaya penurunan emisi baik oleh pemerintah, swasta dan lembaga-lembaga non-pemerintah,” ujar Chintya. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.