Press "Enter" to skip to content

Wamen Desa Dukung Perjuangan Petani Tembakau Tolak Simplifikasi Cukai

Media Social Share

BISNISJAKARTA.ID. JAKARTA – Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi (Wamen Desa PDTT) Budi Arie Stiadi mendukung perjuangan petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menolak beragam upaya yang akan menggiring pemerintah memberlakukan simplifikasi penarikan cukai rokok di tahun 2021 mendatang.

Simplifikasi penarikan cukai dan upaya Kenaikan Cukai rokok kembali di tahun 2021 mendatang akan menambah beban penderitaan petani tembakau yang sebagian besar hidup di pedesaan.  Padahal saat ini, akibat wabah Covid-19, perekonomian masyarakat termasuk petani tembakau di pedesaan semakin terpuruk.

Budi mendukung petani tembakau untuk berjuang menolak kebijakan simplifikasi cukai termasuk kenaikan cukai rokok. Jika masyarakat petani tembakau sejahtera, tentu desa tempat perkebunan tembakau dan masyarakat petaninya tinggal,  ekonominya akan maju dan sejahtera juga.

Hadir dalam pertemuan tersebut,antara lain Ketua APTI Jawa Barat Suryana, Ketua APTI Sumedang Jawa Barat Sutarja, Ketua APTI Nusa Tenggara Barat (NTB) Sahmihuddin dan pengurus APTI NTB Samsurizal.

Ketua APTI  NTB Sahmihudin  menyampaikan, petani tembakau menolak beragam upaya simplifikasi Cukai, karena hal tersebut akan mematikan perusahaan atau pabrik rokok menengah dan kecil di Tanah Air. Jika perusahaan rokok menengah dan kecil banyak berguguran, penjualan tembakau yang dihasilkan masyarakat petani tembakau di Indonesia akan menyusut. Jika penjualan tembakau dari perkebunan tembakau nasional menyusut, otomatis akan menyengsarakan dan membahayakan kehidupan ekonomi para petani tembakau.

Sahmihudin mengatakan, rencana Simplifikasi Penarikan Cukai Rokok itu hanya akan menguntungkan satu perusahaan rokok besar, dan akan mematikan atau membunuh perusahaan rokok menengah dan kecil nasional. Karena pembayaran cukai perusahaan rokok kecil dipaksa masuk ke golongan yang lebih besar. “Yang semula perusahaan rokok itu bayar cukai rokok di golongan IV, misalnya, kalau disimplifikasikan, menjadi tiga golongan. Dan ini bayar cukainya jadi lebih mahal,” papar Sahmihudin.

Jika Simplifikasi penarikan cukai dilaksanakan, Sahmihudin mengatakan, pemerintah juga akan mengalami kerugian. Sebab jika banyak perusahaan rokok kelas menengah dan kecil berguguran, jumlah cukai rokok yang ditarik pemerintah juga menjadi kecil. Akan terjadi monopoli baik dibidang produksi maupun penjualan rokok. Pasar ditentukan oleh produen rokok besar tersebut. Harga tembakau petani juga dimainkan oleh mereka.  Hal ini bertentangan dengan undang-undang anti persaingan usaha tidak sehat. Hal ini pada akhirnya akan merugikan bangsa Indonesia.

Sahmihudin berharap pemerintah menolak desakan dari satu perusahaan rokok besar asing terutama dari Amerika yang meminta segera dilaksanakan Simplifikasi penarikan cukai. Pemerintah harus melindungi kepentingan petani tembakau dan juga industri rokok nasional.

Ditambahkan Sahmihudin, Kebijakan pemerintah menaikan cukai rokok sebesar 23 persen yang dituangkan lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 152 tahun 2019 dan mulai berlaku pada April 2020 dampaknya masih sangat dirasakan oleh petani tembakau. Penjualan tembakau dari para petani ke industri rokok menurun drastis di tahun 2020 ini.

Hal ini karena industri rokok juga mengurangi pembelian tembakau dari para petani. Pembelian tembakau ke petani turun, karena produksi rokoknya juga turun. Produksi rokok turun, karena penjualan rokoknya menurun drastis karena harganya menjadi tinggi akibat kenaikan cukai yang sangat tinggi.

Kalau pemerintah memberlakukan Simplifikasi Penarikan Cukai di tahun 2021 ditambah lagi dengan kembali menaikan cukai rokok, sudah dapat dibayangkan, pembelian tembakau dari para petani tembakau akan semakin menyusut. Jika pembelian tembakau kepada para petani menyusut, penderitaan petani akan semakin besar. Harga jual produk tembakau yang dihasilkan para petani menjadi lebiah murah dibandingkan biaya produksinya. Petani tembakau tidak punya penghasilan lain selain berkebun tembakau.

Ditambahkan Sahmihudin, jika kebijakan pemerintah menaikan cukai rokok setiap tahun dan melakukan perubahan penarikan cukai atau simplifikasi dalam rangka mengurangi jumlah perokok di masyarakat, itu tidak tepat. Sebab, masyarakat perokok sulit dihentikan kebiasaan dan hobi merokoknya lewat kenaikan tarif cukai atau harga jual rokok. Mereka akan beralih ke rokok yang sangat murah.

Bahkan rokok yang tidak bermerek. Sebagian lagi akan membeli rokok illegal. Jika harga rokok naik, yang marak terjadi adalah peredaran rokok illegal. Hal ini tentu saja merugikan pemerintah. Tidak ada atau pemasukan cukai rokoknya berkurang. Sebab, rokok illegal tidak membayar atau tidak menempelkan pita cukai rokok dari pemerimtah.

Ia menambahkan, jumlah perokok juga tidak berkurang. Bahkan, jika masyarakat mengkonsumsi rokok illegal atau rokok murah yang tidak bercukai, pemerintah menjadi sulit mengkontrol, berapa jumlah perokok aktif. Dengan demikian, jika ada yang bilang, kebijakan menaikan cukai rokok atau melakukan simplifikasi penarikan cukai rokok adalah untuk mengurangi jumlah perokok tidak sepat. Atau salah sasaran.

Pada kesempatan yang sama, Ketua APTI Jawa Barat, Suryana juga menyampaikan kepada Wamen Desa PDTT, agar menyampaikan kepada Presiden maupun Menteri Keuangan, jika ingin membuat kebijakan atau merubah kebijakan yang berkaitan dengan industri hasil tembakau, sebelum kebijakan itu dibuat dan diterapkan, melibatkan atau meminta masukan dari para petani tembakau dan industri hasil tembakau nasional. Bukan diputuskan sendiri. 

Gandeng GAPPRI dan GAPRINDO

Wakil Menteri Desa  PDTT Budi Arie Stiadi yang dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo, berjanji akan menyampaikan segala masukan, pandangan dan keluhan masyarakat petani tembakau tersebut baik ke Presiden Jokowi maupun ke Menteri Keuangan. Namun demikian, menurut Alumni Jurusan Komunikasi FISIP UI ini, keinginan Petani Tembakau  agar Simplifikasi dan kenaikan cukai tidak dilakukan di tahun 2021 bukan merupakan pekerjaan sederhana. Melainkan pekerjaan yang rumit.

Karena itu Budi Arie meminta, pihak APTI  bergandengan tangan dengan organisasi pabrik rokok seperti GAPPRI dan GAPRINDO  untuk sama sama menyampaikan keberatannya tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). “Saya juga akan sampaikan ke Presiden masukan ini. Namun gerakan ini harus merupakan gerakan lobi,” katanya.

Karena itu, APTI harus berjuang bersama, maju dengan GAPPRI dan GAPRINDO ke DPR RI. Melobby DPR RI agar bisa menyampaikan pandangan masyarakat industri hasil tembakau ke pemerintah. Sampaikan ke DPR RI. Agar nanti, DPR RI juga ikut mengusulkan perubahan kebijakan baik soal simplifikasi maupun kenaikan cukai rokok ke Menteri Keuangan. “APTI jangan berjuang sendiri. Harus melibatkan organisasi industri rokok yang tergabung dalam GAPPRI, dan GAPRINDO” tegas Wamen yang juga ketua umum organisasi massa Projo ini (son)

 

   

Mission News Theme by Compete Themes.