Press "Enter" to skip to content

The Right Man On The Right Place, Strategi Penguatan Tol Laut

Media Social Share

JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Tidak terasa Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin Negara ini sudah berjalan selama hampir satu tahun pertama di periode 2019-2024. Dalam kurun waktu itu, banyak hal yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Bongkar pasang kabinet yang dilakukan Jokowi meskipun bukan karena dilandasi oleh ke Arogansian beliau, melainkan keinginannya untuk cepat berlari mensejajari bangsa tercinta ini dengan bangsa lain baik dilingkup regional maupun Internasional terutama dalam aspek KESEJATERAAN RAKYAT INDONESIA YANG ADIL DAN MERATA.

Kata tersebut belum tercapai sepenuhnya namun telah berhasil memenuhi salah satu janjinya, yaitu menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi domestic dengan menjalankan strategi salah satunya adalah program TOL Laut untuk mewujudkan mimpinya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Pilihan strategi pengembangan Tol Laut  sejatinya merupakan elaborasi dari pembangunan  inklusif,  yang lebih mengedepankan keadilan ekonomi dengan memberikan fokus perhatian lebih kepada wilayah Indonesia yang tertinggal terdepan dan terluar,  agar dapat menikmati harga-harga komoditas kebutuhan pokok dan lainnya  relatif sama dengan yang dinikmati oleh saudara-saudaranya di wilayah Indonesia lainnya.

Disamping itu, pengembangan Tol Laut juga sebagai pilihan cara untuk  menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, sekaligus   menjadi anti-tesis dari paradigma pembangunan eksklusif,  yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata dengan menafikan aspek pemerataan dan kesinambungan.

Tol Laut sebagai sebuah konsep dirancang untuk memperkuat jalur pelayaran yang ditujukan bagi pemerataan pertumbuhan ke Indonesia bagian timur, menurunkan biaya logistik, juga menjamin ketersediaan pokok strategis di seluruh wilayah Indonesia dengan harga relatif sama sehingga kesejahteraan rakyat semakin merata.

Pada awal tahun 2020 perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo merasa kecewa karena program tol laut masih berjalan lambat atau belum sesuai dengan tujuan program tersebut yakni untuk memangkas disparitas harga antar wilayah.

Selain itu tol laut juga diharapkan mampu memotong biaya logistik yang tinggi. Namun yang terjadi dilapangan bahwa biaya pengiriman logistik antar daerah masih mahal.

Bahkan mencontohkan biaya kirim dari Jakarta dan Surabaya ke sejumlah daerah seperti Padang, Medan, dan Makassar masih mahal. Bahkan lebih mahal dari pengiriman ke Singapura, Hong Kong, hingga Bangkok.

Kekecewaan presiden atas melambatnya program Tol Laut juga disebabkan karena transportasi laut hanya menyumbang 0,3% dari keseluruhan PDB Negara.

Dampak badai pandemi Covid-19 masih terus dirasakan sejumlah negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Pertumbuhan minus terhadap perekonomian Indonesia pada kuartal kedua sebagai imbas kondisi ekonomi global yang diperkirakan semakin memburuk dan akan terus berlangsung dan berimbas terus ke RI diakui Preiden Joko Widodo dalam pidatonya saat Peluncuran Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Kamis, 23 Juli 2020.

Secara tegas Presiden meminta agar para menteri bergerak cepat, menghilangkan ego sektoral & Memudahkan logistik agar ekonomi cepat normal kembali.

Sebuah lembaga pemeringkat Moody’s melalui Moody’s Investor Service pada tanggal 6 april 2020 menyampaikan, bahwa perekonomian Indonesia hanya akan tumbuh 3 persen tahun ini, sebelum nantinya mengalami perbaikan yang diperkirakan akan tumbuh di kisaran 4,3 persen pada 2021.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia tahun ini bakal lebih buruk dari krisis ekonomi pada 1998-1999 lalu. Namun hal yang masih sedikit melegakan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2020 masih relatif terjaga.

Perjalanan satu tahun masa pemerintahan pertama periode ke2 diatas, diperlukan penguatan barisan pemerintahan Jokowi.

Penguatan ini perlu dilakukan secara hati-hati. Kehati-hatian ini selain untuk menjaga marwah JOKOWI Pro Rakyat melalui cita-cita besarnya mewujudkan KESEJATERAAN RAKYAT INDONESIA YANG ADIL DAN MERATA. Juga untuk mengakomodir apa yg diharapkan Rakyat sesungguhnya.

THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE sangat penting dalam rangka penguatan barisan pemerintahan jokowi yang terfokus dalam TOL LAUT. Terlebih untuk proses penguatan ekonomi Negara akibat badai covid-19.

Sesungguhnya urgensi penerapan konsep  the right man on the right place (orang yang benar ada ditempat yang benar) merupakan salah satu strategi jitu untuk menempatkan tenaga ahli yang professional dan menguasai dibidangnya.

Setiap manusia memiliki keunikannya masing-masing. Karakter yang berbeda satu dengan yang lain membuat mereka tidak bisa diseragamkan. Ketika memasuki topik pembicaraan soal teamwork, pembagian kerja berdasarkan kemampuan mereka mutlak diperlukan.

Untuk mencapai tujuannya dan menghindari kesalahan pengelolaan Sumber daya manusia (SDM), maka diperlukan prinsip the right man in the right place.

Dalam pengertian yang sederhana, the right man in the right place adalah menempatkan orang sesuai keahliannya. Suatu tim akan mampu bergerak lebih cepat kalau orang di dalamnya mengurusi hal-hal sesuai keahliannya.

Kesimpulan dari penempatan harus berpegang kepada prinsip “The Right Man on The Right Place and The Right Man on The Right Job” yang artinya penempatan orang-orang yang tepat pada tempat dan untuk jabatan yang tepat.

Dengan melakukan penempatan pejabat yang sesuai dengan prinsip tersebut di atas diharapkan akan meningkatkan kinerja pemerintah sehingga tujuan negara dapat tercapai.

Dengan adanya prinsip orang yang tepat ditempat yang tepat (the right man in the right place) akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran dan efesiensi kerja.

Pengangkatan seseorang dalam jabatan tentu wajib hukumnya berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan filosofi “The Right Man on The Right Place/Job” yaitu mendudukan seorang yang profesional dengan tepat pada tempatnya atau jabatan yang tepat pula. Karena dengan menempatkan seorang yang profesional sesuai kompetensi yang dimiliknya akan mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Program TOL Laut membutuhkan insan maritim yang betul-betul mengetahui mengenai kemaritiman dari segala sektor bukan hanya dari Sumber daya alam kelautan saja tetapi juga industri pelayaran, pelaut dan para akademisi maritim lainnya yang betul-betul menguasai Maritim secara menyeluruh.

Penataan organisasi dalam lingkup pemerintah esensinya merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan ‘good govermance’ dan ‘clean government’ di suatu pemerintahan, yang bertumpu pada reformasi organisasi, sumber daya manusia dan manajemen birokrasi.

Penempatan jabatan pimpinan tinggi merupakan jabatan yang strategis sehingga harus dijaga profesionalitasnya, dengan memiliki kemampuan yang besar untuk memengaruhi bawahan dan orang-orang di sekitarnya agar tidak disalahgunakan kepentingan sesaat.

Untuk memangku jabatan tersebut dilakukan dengan cara dibuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga  negara yang mempunyai kemampuan dan minat pada bidang tersebut khususnya dibidang kemaritiman dari segala sektor.

Tetapi dalam implementasinya perlu ada dasar hukum yang kuat, selain perlu adanya komitmen serta “fairness” dalam arti betul-betul diangkat sesuai kemampuan dan kompetensi yang dimiliki bukan untuk kepentingan politis tertentu atau kepentingan kelompok dan golongan tertentu.

Dalam hal ini perlu ada criteria dan syarat minimal untuk memangku jabatan tersebut sehingga tidak diisi oleh calon pejabat yang latar belakang keahliannya berbeda dengan jabatan yang akan dilelang.

Apalagi untuk instansi yang sifatnya teknis seperti Kementerian perhubungan yang mempunyai tugas teknis dan tidak dilakukan oleh fungsi kementerian. Calon untuk memangku jabatan tersebut hendaknya yang mempunyai pengalaman teknis dibidang transportasi dan didukung dengan keahlian serta pendidikan Transportasi yang memadai. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.