JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Pemerintah terus mengupayakan target capaian bauran energi yang telah ditetapkan dalam usaha merealisasikan komitmen Net Zero Emission (NZE) 2060 atau dipercepat. Sebagai salah satu bagian dari stakeholders sektor energi, Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) turut berpartisipasi dalam pemenuhan berbagai target tersebut.
Ketua Umum DPP MKI Evy Haryadi menyampaikan komitmen organisasi yang dipimpinnya dalam proses optimalisasi pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan (EBT) di Tanah Air. “Kami (MKI) sebagai bagian dari stakeholders energi terus aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan memaksimalkan potensi EBT di Indonesia, seperti penyelenggaraan diskusi berupa seminar, talkshow, atau FGD seperti sekarang ini,” kata Haryadi, usai kegiatan diskusi mengenai transisi energi di Jakarta, baru-baru ini.
Haryadi menjelaskan, negeri ini memiliki potensi EBT yang sedemikian besar, namun masih banyak tantangan pada proses implementasinya. “Indonesia ini sesungguhnya memiliki potensi besar dalam pengembangan EBT, tetapi untuk memanfaatkannya ada tantangan yang juga membutuhkan efford lebih dari para pemangku kepentingan,” tutur Haryadi.
Mengenai penggunaan tenaga nuklir dalam transisi energi, Haryadi menjelaskan, nuklir sebagai energi baru dengan tingkat emisi rendah dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan di tanah Air. “Selain energi terbarukan, Indonesia juga dimungkinkan untuk memanfaatkan energi baru seperti nuklir yang belakangan kembali menghangat pembahasannya sebagai alternatif pilihan energi dengan emisi minimun,” tambah Haryadi.
Lebih lanjut, ia menyatakan sepuluh tahun lalu, pihaknya masih memiliki beragam solusi untuk memenuhi kebutuhan energi seperti coaldan gas, karena pemanfaatannya belum terbatasi oleh isu emisi. “Tetapi seiring dengan menguatnya pembahasan emisi, maka menjadikan pembahasan tentang optimalisasi energi nuklir mengemuka,” jelasnya.
Namun demikian, jelas Haryadi, pemanfaatan energi nuklir masih belum memenuhi seluruh aspek yang disyaratkan pada proses implementasi sehingga masih dibutuhkan pembahasan lanjutan berkenaan dengan penggunaannya. “Penggunaan nuklir sebagai sumber energi baru, sepengetahuan MKI masih menjadi pembahasan panjang bagi pemerintah karena terdapat belasan aspek yang harus dipenuhi dan hingga saat ini tiga aspek belum dapat dipenuhi,” kata Haryadi.
Seperti diketahui, The Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) Mission to Review The Status of Indonesia’s National Nuclear Infrastructure oleh IAEA (2009), dari 19 butir infrastruktur energi nuklir pada fase satu, 16 butir siap menuju fase dua dan tiga butir belum siap menuju fase dua.
Ketiga butir yang dimaksud adalah posisi nasional akan pembangkit tenaga nuklir, kemudian belum terbentuknya tim manajemen dan keterlibatan pemangku kepentingan. “Apapun keputusan pemerintah berkenaan dengan pemanfaatan energi nuklir, kami (MKI) siap mendukung kebijakan yang ditetapkan tentu dengan pemanfaatan yang aman dan roadmap yang baik,” pungkasnya. (son)
