Press "Enter" to skip to content

Kritisi RUU Sisdiknas, Begini Masukan Himpaudi

Media Social Share

JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Ketua Umum Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Prof Netti Herawati mengatakan pihaknya mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan beberapa catatan.

Saat peringatan HUT Ke-17 Himpaudi yang dihadiri ribuan guru PAUD SE-Indonesia di Jakarta, Rabu (31/8), Netti mengatakan, mendukung RUU Sisdiknas dengan beberapa catatan masukan di antaranya pada pasal 49 terkait layanan pengasuhan untuk anak usia nol hingga enam tahun, mengingatkan layanan pendidikan bukan hanya melayani pengasuhan tapi pemenuhan anak secara integratif holistik yang meliputi pendidikan, gizi kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan.

Netti menambahkan, pasal itu berisiko ambigu terhadap penerapan layanan taman anak, PAUD formal yang melayani usia tiga hingga lima tahun sehingga untuk PAUD yang melayani usia nol hingga dua tahun diusulkan PAUD nonformal.

Dia juga meminta dilakukan penulisan secara eksplisit tunjangan profesi pada pasal 105 RUU Sisdiknas. “Membaca pasal 105 dalam RUU Sisdiknas bunyinya mendapat penghasilan. Seharusnya di tengah-tengahnya ada tunjangan sosial,” kata dia.

Akan tetapi, pihaknya melihat pada pasal 145 RUU tersebut sudah dijelaskan yang sudah diberikan tunjangan profesi diberikan tunjangan sampai akhir dan yang belum jika memenuhi syarat dapat diberikan yang sama. “Hanya saja itu perlu pengawalan terkait peraturan turunannya,” kata dia.

Dia mengapresiasi Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim yang mampu membaca fakta di lapangan ada guru anak usia tiga hingga lima tahun, yang melaksanakan tugasnya, mengikuti akreditasi, menjalankan kurikulum, tetapi mereka tidak diakui. “Bayangkan seorang guru yang mendidik anak-anak dari kecil yang begitu berat sebenarnya, tapi dia tidak diakui. Sebuah status profesi, lepaskan tunjangannya, status menenangkan dia dalam bekerja, kalau tidak sebagai guru, lalu sebagai apa? Itu menjadi perhatian kami dan menyampaikan penghormatan,” terang dia.

Netti menambahkan, layaknya sebuah RUU ada beberapa yang perlu diberi masukan, akan tetapi tidak boleh menafikan yang sudah bagus.

Sementara itu, salah seorang guru PAUD asal Kabupaten Kediri, Jatim Yuri merasa lega setelah adanya komitmen pemerintah mengakomodasi tuntutan guru PAUD ke dalam RUU Sisdiknas, seperti pengakuan pada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). “RUU ini memberi pengakuan kepada pendidik PAUD dan kesetaraan. Melalui RUU ini, satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan untuk usia tiga hingga lima tahun dapat diakui sebagai satuan pendidikan formal,” kata alumni FKIP Universitas Jember ini.

Dengan demikian, kata Yuri, para guru PAUD dan satuan pendidikan nonformal penyelenggara program pendidikan kesetaraan bisa mendapat penghasilan sebagai guru. “Saya kira inilah bentuk keadilan, bentuk kepatutan di mana ketika seorang guru memenuhi kriteria, kompetensi, kualifikasi, maka mereka berhak mendapatkan pengakuan tersebut,” papar Yuri. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.