Press "Enter" to skip to content

WNA Diduga Salahgunakan Dokumen, Ini Yang Dilakukannya

Media Social Share

JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Forum Satu Nusantara (Fortuna) mendesak pemerintah Indonesia khususnya Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri melakukan tindakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) asal Singapura Frederik Surya Tjoe, yang diduga menggunakan dokumen palsu untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pria kelahiran Toboali pemegang paspor Singapura No K1409039A ini, menggunakan KTP diantaranya mendapatkan vaksin gratis serta berbagai kemudahan lainnya dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dimilikinya.

Ketua DPP Fortuna Thamrin Barubu dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (19/11) mendesak pihak terkait untuk melakukan penangkapan terhadap Frederik. Sebelumnya, Proteki Law Firm telah melaporkan yang bersangkutan terkait tindak pidana keimigrasian. Laporannya sendiri sudah tercatat di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang dengan nomor LK/022/XI/2021/Inteldakim tertanggal 12 November 2021.

Awalnya, Frederik berkebangsaan Indonesia dengan Nomor Induk KTP 3173080504840010 dan KTP tersebut tercatat aktif hingga 2017. Namun dari berdasarkan dokumen lainnya, Frederik tercatat berkebangsaan Singapura dengan Paspor No K1409039AW

Daniel Tourino selaku pelapor menyampaikan bahwa terlapor atas nama Frederik Surya Tjoe warga negara Singapura dengan sengaja melalukan pemalsuan keimigrasian. “Berdasarkan bukti-bukti yang kami peroleh bahwa Frederik melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen administratif keimigrasian dan ini sangat membahayakan keamanan dan ketertiban umum,” ujar Daniel Tourino.

Ia menegaskan, Frederik ini sudah bukan Warha Negata Indonesia lagi, terlihat dari Kartu Tanda Penduduknya (KTP)-nya yang sudah mati pada tahun 2017 dan Paspornya yang berkebangsaan Singapura. Selain itu, Frederik memanfaatkan nomor induk KTPnya yang sudah mati untuk memperoleh vaksinasi gratis dari pemerintah.

Daniel yang juga berprofesi praktisi hukum menegaskan, pemerintah harus tegas dalam menindak WNA yang mengatas namakan WNI untuk menikmati fasilitas negara. “Tujuan dari semua laporan ini agar para pejabat imigrasi lebih tegas dalam menindak WNA yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen perjalanan dengan mengaku WNI untuk menikmati fasilitas dari negara,” tegasnya. 

Ia melanjutkan, pidana pemalsuan ini tertuang dalam undang-undang pasal 123 (a) No 6 tahun 2011, tentang keimigrasian dengan pidana lima tahun dan denda paling banyak lima ratus juta. “Jadi harapan kami, agar imigrasi segera bertindak  tegas bagi WNA yang melawan hukum imigrasi, segera menonaktifkan NIK dan adili Frederik sesuai hukum yang berlaku di Indonesia,” lanjutnya.

Ditempat yang sama, Ir Thamirn Barubu Ketum Fortuna sekaligus Pengamat Kebijakan Publik mengatakan bahwa upaya memberantas WNA yang berulah masih menjadi persoalan besar. “Upaya pemerintah dalam membersihkan WNA yang berulah ini memang  menjadi persoalan besar yang masih belum tuntas di negeri ini. Selain WNA yang nakal dalam tubuh lembaga imigrasi juga harus dituntaskan secara massif,” kata Thamrin Barubu. 

Menurutnya, WNA berulah karena oknum di imigrasi membuka cela untuk mencari keuntungan. “Saya pikir bahwa kasus frederik ini bukan hanya satu kasus saja di Indonesia, sudah sekian banyak. Tapi masa ia kita harus begini terus? Ini kan karena ada cela aja dari orang-orang yang mencari keuntungan sehingga berimbas pada tata kelola lembaga yang amburadul,” tuturnya.

Ia berharap agar kebijakan keimigrasian tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku. “Pemerintah Jokowi ini telah menegaskan untuk membersihkan semua mafia-mafia termasuk imigrasi, tidak ampun untuk yang melanggar aturan, jadi tolong untuk semuanya sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak ada lagi frederik frederik lainnya,” harapnya. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.