Press "Enter" to skip to content

Tegas, Kapal Tradisional Dilarang Beroperasi Jika Menolak Disertifikasi

Media Social Share

JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Laik laut wajib. Kapal yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan tidak akan diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). “Saya tekankan seluruh KSOP agar bersikap tegas. Kapal tradisional diperintahkan untuk disertifikasi. Yang menolak, tidak boleh beroperasi,” kata Tenaga Ahli Pelayaran Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Lambert Manupassa saat media background di Jakarta, Rabu (21/9).

Media Background yang dibuka Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengambil tema Review Keselamatan Pelayaran pada Kapal Tradisional di Indonesia, memghadirkan pembicara selain Lambert juga Wakil Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang, dan Kasubdit Rancang Bangun dan Garis Muat Kapal Sitkapel M. Syaiful dengan moderator wartawan senior Budi Nugroho.

Lambert mengaku prihatin dengan banyaknya peristiwa kecelakaan kapal, apalagi ada korban jiwa. “Sosialisasi yang kami lakukan sekarang ini adalah bagian dari upaya menanamkan kesadaran semua pihak, betapa pentingnya standar keselamatan,” kata Lambert.

Ia menyoroti keberadaan kapal tradisonal yang dibangun tanpa gambar, dan dibangun berdasarkan pengetahuan yang diperoleh secara turun temurun. Selama ini, kata dia, perkembangan pengetahuan pembuat kapal didasarkan atas pengalaman di lapangan dan naluri dalam beradaptasi terhadap lingkungannya. “Konstruksi lambung, permesinan dan kelistrikan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan ini sangat berbahaya,” papar Lambert.

Wakil Sekjen Masyarakat Tranaportasi Indonesia Deddy Herlambang mengaku prihatin dengan tingginya angka kecelakaan kapal. Mengutip data KNKT, Doddy mengatakan, terjadi 19 kasus kecelakaan pelayaran selama 2021. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu yang sebanyak 12 kasus.

Jika dilihat sejak 2015, kata Deddy, kasus kecelakaan pelayaran memuncak pada 2018. Ada 11 kecelakaan pada 2015, 18 pada 2016, 34 pada 2017, dan 39 pada 2018. KNKT mencatat 31% kecelakaan pelayaran pada 2018 – 2020 melibatkan kapal penangkap ikan. KNKT menekankan perlu ada evaluasi regulasi terkait kapal penangkapan ikan.

Meski jumlah kasus kecelakaan sempat menurun pada 2019 dan 2020, Namun Doddy menilai, angka kecwlakaan kapal maaih tetap saja tinggi. Ia menyebut, ada 25 kecelakaan pada 2019 dan 12 kecelakaan pada 2020. Sayangnya, jumlah ini naik lagi menjadi 19 kasus pada 2021. “Kasus tenggelamnya KMP Yunicee menjadi salah satu kecelakaan pelayaran yang terjadi tahun ini. Ada 13 orang yang hilang dan 9 orang meninggal akibat kecelakaan tersebut,” katanya.

Untuk meminimalisir angka kecelakaan kapal, MTI merekomendasikan uji petik atau ramp check kapal tradisional diusulkan setiap 6 bulan sekali bukan 1 tahun lagi, sehingga lebih cepat dalam kontrol dan pengawasan.

Kemudian perlu revolusi manajemen keselamatan pelayaran tradisional yang dapat menjadi perusahaan dengan berbadan hukum sehingga lebih mudah menerima bantuan dari lembaga atau kementerian manapun.

Selain itu, perlu dilakukan pelatihan keterampilan SDM keselamatan dan pelayanan pelayaran dapat dikembangkan dengan sistem vokasi bagi masyarakat setempat dengan support Kementerian Perhubungan

Bila mendapat perbantuan peralatan navigasi (IT) modern namun diwajibkan atau harus diimbangi oleh pelatihan SDM nya yang akan mengoperasikan dan merawat peralatan modern tersebut. “Dalam kapal tradisional, akhirnya SDM adalah platform operator keselamatan itu sendiri,” paparnya. (son)

  

   

Mission News Theme by Compete Themes.