Press "Enter" to skip to content

Tata Kelola SDA Buruk, Kerugian Negara Capai Rp 35,7 Triliun

Media Social Share

BISNISJAKARTA.ID. JAKARTA – Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M. Syarif mengungkapkan, perkara tindak pidana korupsi (tipikor) terkait sumber daya alam sebagian besar berkaitan dengan suap dari perizinan atau kebijakan alih fungsi lahan. Bahkan, dalam tiap tahap perizinan kehutanan diindikasikan praktik suap mencapai Rp 22,7 miliar. Hal tersebut diungkapkan Laode saat diskusi virtual yang digelar The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) di Jakarta, Sabtu (12/12).

Saat Editor Meeting #3 ,“Build Back Better bertajuk Pasca Pilkada dan Nasib Lingkungan tersebut menghadirkan dua pembicara yaitu M Teguh Surya (Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan) : Riset terbaru Madani terkait Pilkada dan nasib lingkungan, dan Laode M Syarif (Direktur Eksekutif Kemitraan) : Mapping SDA dan Potensi Korupsi.

Mantan komisioner Komisi Pembernatasan Korupsi (KPK) ini mengatakan, untuk satu perkara menyebabkan kerugian negara tertinggi mencapai Rp 1,2 trilyun. Mengutip data KPK, Laode menyebut, kerugian di sektor Kehutanan per tahun antara Rp 5,2-7,2 trilyun, dan sektor Batubara mencapai Rp 28,5 trilyun.

Praktik culas di sektor sumber daya alam yang terindikasi terjadi korupsi tersebut, memanfaatkan celah lemahnya regulasi, buruknya tata kelola, dan lemahnya pengawasan.

Laode memasukan praktik tipikor dalam beberapa katagori. Permasalahan di sektor perkebunan terjadi antara lain akibat lemahnya konsolidasi data dan peta (kompilasi, integrasi dan sinkronisasi data spasial); dan data yang ada saat ini saling berbeda antara pusat dan daerah.

Hal lain terkiat dengan perizinan  yang tumpang tindih, dan tidak sesuai dengan alokasi lahan. Kemudian pembinaan kebun masyarakat dan plasma (STDB, pendataan plasma); Kebun masyarakat cenderung tidak memiliki akses legal.

Sedangkan permasalahan di Sektor Hutan & Lingkungan Hidup terjadi antara lain akibat tidak adanya peta yang dapat dijadikan acuan tunggal bagi seluruh sektor untuk tata guna lahan, aturan mengenai alokasi lahan cenderung tidak harmonis – menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian.

Sementara permasalahan di Sektor Pertambangan terjadi antara lain akibat peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara belum terlaksana dengan baik. Bahkan pengembangan sistem data dan informasi minerba masih bersifat parsial.

Ketua Umum SIEJ Rochimawati melaporkan, diskusi ini digelar untuk mengingatkan kepala daerah terpilih untuk lebih peduli terhadap lingkungan hidup dan rakyatnya.

Jurnalis senior ini menilai, setiap penyelenggaraan pilkada, isu lingkungan hidup masih sangat minim dibahas bahkan tidak menjadi topik utama para kandidat kepala daerah. “Isu lingkungan hidup masih dianggap kurang seksi dibandingkan isu ekonomi,” paparnya.

Padahal, kata Ochi, panggilan perempuan ini, Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah yang harus dikelola dan dilestarikan dengan baik. Di sisi lain, negeri ini juga rawan bencana ekologis seperti banjir, kebakaran hutan, tanah longsor dan lainnya.

Ia mendorong para pihak, pemerintah, masyarakat, media dan organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal kepala daerah yang memenangkan Pilkada 2020 untuk tetap menjaga lingkungan dan pelestarian alam dan keberpihakan kepada masyarakat adat. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.