JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Komitmen pemerintah menjaga konektivitas masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) kembali diperkuat. Komitmen tersebut mengemukan dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPR Jakarta, Senin (20/7).
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo mengatakan, ASDP telah mengusulkan penguatan dukungan terhadap penyelenggaraan layanan perintis hingga akhir tahun. Selain itu, ASDP juga mengusulkan agar pembiayaan layanan perintis ke depan menggunakan skema Public Service Obligation (PSO) sehingga pendanaan layanan publik memiliki kepastian yang lebih baik dan berkelanjutan.
Ia mengatakan, layanan perintis bukan sekadar menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya, tetapi menjadi urat nadi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Karena itu, keberlanjutan layanan ini menjadi tanggung jawab bersama. “Kami mengapresiasi dukungan penuh pemerintah dan DPR RI dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan penyeberangan yang andal,” ujar Heru.
Heru menegaskan, dukungan pemerintah menjadi langkah penting untuk menjaga keberlangsungan layanan perintis sebagai penghubung utama masyarakat di wilayah kepulauan. “ASDP akan terus bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar layanan penyeberangan tetap hadir secara aman, andal, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia,” ujar Heru. (son)
