Press "Enter" to skip to content

Predikat WBK dan WBBM Tak jamin Sebuah Instansi Bersih dari Korupsi

Media Social Share

BISNISJAKARTA.ID. JAKARTA – Sebuah instansi yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi  Bersih dan Melayani (WBBM) bersih dari tindak pidana korupsi, karena kejahatan korupsi tergantung dari diri masing-masing orang.

Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan- Kemenpan RB, Jufri Rahman mengatakan, pemberian predikat WBBM merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang merupakan mandatori dari Peraturan Persiden No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. “Apa yang dilakukan Ditjen Hubud selama ini adalah termasuk dalam budaya anti korupsi, mudah-mudahan ke depannya pelayanan semakin meningkat dan tidak ada kejadian ke depannya,” kata Jufri dalam Kampanye Peningkatan Integritas dan Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), kawasan Bandara Internasional Soekarno – Hatta,Tangerang,Rabu.Dalam acara tersebut,sekaligus diperkenalkan Wajah Baru Kantor DKPPU.

Namun Jufri menambahkan, jika dalam  sebuah instansi yang telah memperoleh  predikat ” WBK dan WBBM masih ada korupsi,hal tersebut merupakan sebuah kenekatan. “Kalau  sebuah instansi sudah  masuk wilayah WBK dan WBBM  masih ada korupsi itu  betul – betul nekat.Tetapi dari seluruh  yang  memperoleh WBK dan WBBM sampai saat ini  belum ada yang  ditangkap KPK atau menjadi tersangka korupsi. Kamk tidak bisa mengatakan  bebas korupsi, karena korupsi itu tergantung kepada masing –  masing diri orang,” tegas Jufri.

Jufri menambahkan, yang dilakukan Kemenpan dan Reformasi Birokrasi adalah membangun sebuah sistem untuk mencegah terjadinya KKN. Yang kita bangun adalah sebuah sistem.Jadi kalau sistemnya sudah  bagus, orang yang ada di dalam sistem itu bisa dipengaruhi oleh sistem,sehingga  tidak berbuat macam-macam,” tamabh Jufri.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto mengatakan, pihaknya memastikan komitmennya  untuk mewujudkan wilayah kerja yang memiliki integritas tinggi dan pelayanan publik yang berkualitas, melalui kegiatan Kampanye Peningkatan Integritas dan Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Novie menjelaskan, kampanye yang digelar selain sebagai wujud dukungan kepada program pemerintah, juga merupakan tindak lanjut dari Pembangunan Zona Integritas DKPPU yang pada 2019 lalu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  “Mewujudkan lingkungan yang bebas KKN  harus dilakukan bersama-sama agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. DKPPU  pada 2019 lalu telah meraih WBK dan pada 2020 ini mencapai WBBM dan ini adalah peningkatan,” kata Novie.

Novie menambahkan, untuk mendapat predikat WBBM, melalui berbagai tahapan, mulai dari survey yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga dilakukan penilaian oleh Ombudsman. “Komitmen kita adalah ingin memberikan pelayanan prima kepada publik, serta tidak ada KKN dan iuran yang aneh-aneh. Untuk itu, saya juga memberikan apresiasi kepada petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan. Mohon doa, semoga kepercayaan masyarakat semakin meningkat, kualitasnya bisa dipertanggung jawabkan,” jelasnya.

Sedangkan Direktur  DKPPU Kemenhub, Dadun Kohar menegaskan, komitmen pihaknya untuk meningkatkan integritas dan pelayanan merupakan aplikasi dari poin 8 dari 9  butir Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, terwujudnya Indonesia Maju dan Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royang yakni Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya. “Kami ini merupakan ujung tombak dan memiliki peran penting untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Semangat itu, yang kita tanamkan kepada teman-teman. Kami berharap ke depannya kita bisa lebih baik lagi,” tambahnya.

Dadun mengatakan, langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan integritas tinggi, selain membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) ada beberapa hal yang harus ditekankan yaitu  harus memberikan kemudahan dan proatif saat memberikan layanan – layanan. “Petugas harus memberikan pelayanan yang  baik, senyum ikhlas dan proaktif, jangan sampai operator mengalami kesulitan, apalagi pada masa pandemi Covid – 19. Saat ini, kita sudah mengeluarkan aturan dan turun ke lapangan untuk memberikan bimbingan, sehingga kesulitas yang dialami operator bisa diatasi,” kata Dadun. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.