JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan keprihatinannya atas adanya kasus proyek perkeretaapian yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Perhubungan. “Kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang. Kami siap bekerja sama serta mendukung KPK dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini,” ujar Menhub, di Jakarta, Kamis (13/4).
Saat Jumpa Pers yang tak dihadiri Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Menhub menjelaskan, tidak menoleransi tindakan yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi dan akan menindak tegas jajarannya jika terjadi pelanggaran. “Kami berkomitmen untuk turut memberantas korupsi khususnya di lingkungan Kemenhub, dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan tata kelola yang baik, serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait,” ucap Menhub.
Ke depan, Menhub akan melakukan audit untuk memastikan proyek-proyek yang diindikasikan tersebut tetap memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikoperasian. “Kami juga akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur lainnya, dan memastikan kualitasnya untuk menjamin keselamatn transportasi,” tutur Menhub.
Sebelumnya, pada Era Menhub Budi Karya Sumadi, KPK menangkap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Antonius Tonny Budiono. Menhub juga menyampai permohonan maaf atas tertangkapnya anak buahnya itu. “Saya mengucapkan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat. Kemenhub berkomitmen pada upaya pemerintah dalam rangka melakukan pembersihan dari kegiatan korupsi,” ujar Budi saat itu. (son)
