JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Ketua Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah Agus Santoso mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan entry meeting kepada lima koperasi bermasalah, dan segera melakukan proses analisis transaksi keuangan pada koperasi bermasalah dimaksud. Sedangkan hasil analisis akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal teraebut dikatakan Agus dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat (28/1).
Terkait dengan pertemuan bersama Bareskrim Polri (Kabareskrim Polri), menurut Agus, Satgas juga didukung Bareskrim untuk penyelesaian koperasi bermasalah, yang dalam proses secara homologasi (perjanjian damai) dan akan mengedepankan penyelesaian keperdataaan sepanjang kasus tersebut dapat diselesaikan dengan normal, yaitu sesuai dengan tahapan pembayaran PKPU, termasuk pembayaran kepada orang sakit, orang tua, dan yang telah meninggal dunia.
Namun, lanjut Agus, Polri akan turun tangan apabila proses perjanjian damai dalam putusan PKPU itu tidak berjalan benar. “Ada kalanya PKPU dijadikan modus oleh para pelaku. Fakta menunjukkan Polri sudah menangani berbagai kasus koperasi yang terindikasi melakukan tindak pidana. Dipastikan, Polri siap mengawal setiap kasus koperasi bermasalah dan mendampingi Satgas untuk melakukan koordinasi dengan Polda di daerah,” ucap Agus.
Selanjutnya, pertemuan dengan Kantor Staf Presiden dilakukan untuk melaporkan pembentukan Satgas oleh Menteri Koperasi dan UKM yang keanggotaannya meliputi Kementerian Koperasi dan UKM, Polri, Kejaksaan Agung, PPATK dan OJK.
Kantor Staf Presiden pun menyatakan dukungannya atas pembentukan Satgas dan mendukung untuk memperkuat kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal kelembagaan, perizinan dan pengawasan koperasi. “Kantor Staf Presiden juga merekomendasikan agar Kementerian Koperasi dan UKM segera membentuk working grup terkait pembaharuan UU Perkoperasian dan UU Kepailitan/PKPU,” ujarnya.
Pertemuan dengan Kejaksaan Agung pun mendapat dukungan dari Wakil Jaksa Agung dan sepakat agar dalam proses tahapan pembayaran ini yang dikedepankan adalah pemenuhan hak anggota atau keperdataanya dengan salah satu upaya pembayaran adalah berdasarkan pencairan aset (asset based resolution). “Agar Satgas terhindar dari reputational risk dan legal risk maka Kejaksaaan Agung akan mendukung Satgas dengan legal opinion sepanjang diperlukan dalam proses pelaksanaan asset based resulution,” jelas Agus.
Sementara pertemuan dengan Komisi VI DPR RI mendapatkan sambutan baik dan meminta agar Satgas mampu mendampingi hak-hak anggota penyimpan di 8 (delapan) KSP tersebut.
Lalu pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mendapatkan pesan dari Deputi Bidang Hukum dan HAM, Sugeng Purnomo yang menyampaikan bahwa Satgas perlu mendorong pengurus koperasi untuk bekerja sama dengan perwakilan anggota koperasi. “Hal ini dilakukan agar upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh pengurus dapat dipahami oleh anggotanya dan mendukung satgas untuk senantiasa berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan juga BPN,” tutur Agus.
Terakhir, pertemuan dengan Kementerian ATR/BPN mendapat apresiasi dari Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran, Suyus Windayana yang mengatakan, mendukung terbentuknya Satgas dan membuka diri untuk membangun kerja sama terkait pola penyelesaian asset based resolution yang disampaikan oleh Satgas. “Terkait dengan penjelasan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran, Agus akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN secara case by case, sesuai dengan keperluan pembukaan blokir tanpa mengesampingkan hukum acara yang berlaku di Indonesia,” pungkasnya. (son)
