Press "Enter" to skip to content

Kemenhub Tetapkan Rancangan Umum Tata Alur Pelayaran

Media Social Share

PEKANBARU, BISNISJAKARTA.ID – Kementerian Perhubungan menetapkan Rancangan Umum Tata Alur Pelayaran (RUTAP) di Wilayah Kerja Disnav Kelas I Dumai. Hal ini guna mengantisipasi adanya potensi ancaman keselamatan serta keamanan pelayaran global seiring kian padatnya lalu lintas alur pelayaran pada Selat Malaka dan Selat Singapura.

Perairan Indonesia diprediksi akan terus meningkat terutama kapal-kapal tanker yang mengangkut minyak dari Timur Tengah ke negara-negara ASIA yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, dimana lintas yang akan menuju kesana melalui Selat Malaka dan Selat Singapura, Sunda dan Lombok.

Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan saat membuka acara Forum Keselamatan Pelayaran dan Sosialisasi RUTAP di Pekanbaru, Riau, Kamis (30/9) mengatakan penyelenggaraan alur pelayaran dan perlintasan dilaksanakan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya untuk terus menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. “Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyusun program quick wins yang salah satunya penyusunan Rancangan Umum Tata Alur Pelayaran (RUTAP) dalam bentuk desktop study dalam rangka mendukung angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim yang efektif dan efesien,” ujarnya.

RUTAP merupakan arahan perwujudan ruang perairan yang digunakan sebagai jaringan/networking dalam komponen transportasi laut berupa tersedianya alur pelayaran yang dibutuhkan pada masa yang akan datang sesuai dengan perkembangan pengguna jasa.

Adapun RUTAP wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai memuat pola ruang penggunaan perairan, rencana struktur alur pelayaran, rencana pola alur pelayaran yang meliputi kebutuhan alur strategis, penetapan alur strategis Distrik Navigasi kelas I Dumai, strategi pengembangan alur, indikasi program dan pengembangan kegiatan pelayaran, pelaksanaan pembangunan alur, dan indikasi anggaran dan sumber-sumber pembiayaan.

Oleh karena itu, dengan adanya RUTAP tersebut semua informasi teknis mengenai tatanan alur pelayaran di wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai dapat dimanfaatkan oleh semua pihak baik instansi pemerintah, swasta dan para stakeholder lainnya, sehingga diharapkan keteraturan, kelancaran serta keselamatan pelayaran pada perairan di wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai dapat terwujud guna mendukung perekonomian khususnya di Provinsi Riau.

Hengki menegaskan, Pemerintah dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim yang efektif dan efesien membutuhkan kebijakan berupa beberapa penguatan, diantaranya fungsi alur pelayaran, aksesibilitas dan keselamatan pelayaran antar simpul pelabuhan dan pendukungnya.

Pemerintah juga akan terus meningkatkan pelayanan sistem rute dan tata cara berlalu lintas pada jaringan alur pelayaran, pengembangan ekonomi wilayah melalui ketersediaan jaringan dalam komponen transportasi laut (alur pelayaran), penentuan alur pelayaran strategis di wilayah kerja Distrik Navigasi, dan menjaga kawasan konservasi dan lingkungan maritim di sekitar alur pelayaran, serta skala prioritas penetapan alur pelayaran umum dan perlintasan serta alur pelayaran masuk pelabuhan. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.