Press "Enter" to skip to content

Keluarga Korban SJ 182 Dapat Gugat Boeing, Begini Aturannya

Media Social Share

BISNISJAKARTA.ID. JAKARTA – Kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 menjadi bencana penerbangan terbesar di tanah air sejak kecelakaan pesawat Lion Air JT-160 jenis Boeing 737-8 MAX. Pesawat jenis Boeing 737-500 yang berusia 27 tahun itu jatuh sekitar Pulau Laki, Kepulauan Seribu, sehingga menimbulkan korban jiwa 50 penumpang dan 12 awak kabin pesawat. “Hingga kini, belum diketahui penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air tersebut. Apabilla terjadi malpraktik, maskapai penerbangan yaitu Sriwijaya Air dan pabrik pembuat pesawat terbang bisa digugat secara perdata dan pidana,” kata Columbanus Priaardanto dari Kantor Pengacara Danto dan Tomi & Rekan saat seminar luring di Jakarta, Sabtu (23/1).

Seminar yang digagas Firma Hukum Danto & Tomy dan Rekan dengan tema Hak-hak Ahli Waris Korban Kecelakaan Penerbangan di Indonesia dengan subtema Ganti Kerugian Terhadap Korban Wajib Diberikan Tanpa Syarat Apapun, selain menghadirkan Ahmad Sudiro juga hadir antara lain Charles J. Herrmann dari kantor pengacara Herrmann Law Group yang berbasis di Amerika Serikat (AS).

Danto mengungkapkan, selain kompensasi dari maskapai, keluarga korban bisa menuntut Boeing jika ditemukan adanya masalah teknis atau cacat produk. “Namun demikian, kita tunggu hasil investasi KNKT untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut,” ujarnya

Danto mengakui, dirinya sudah mendapat kuasa dari 4 keluarga korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Danto menyarankan keluarga korban untuk tidak menandatangani Release and Discharge (R&D) saat menerima santunan dari maskapai. “Kami akan mendampingi empat keluarga korban kecelakaan ketika nanti menerima santunan dari Sriwijaya Air,” ucapnya.

Sementara Dekan & Guru Besar FH Universitas Tarumanegara yang juga pakar penerbangan Prof. Dr. Ahmad Sudiro mengatakan, dalam peristiwa kecelakan itu terdapat hak-hak ahli waris korban yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh para pihak yg dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan tersebut.

Menurut Sudiro, ganti kerugian atau kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan penerbangan atau pengangkut terhadap ahli waris korban kecelakaan pesawat sesuai dengan Pasal 141 UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dan Pasal 2 jo Pasal 3 Peraruran Menteri Perhubungan (PerMenHub) No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, serta ketentuan UU Perlindungan Konsumen (UUPK). “Namun ganti kerugian atau kompensasi dari pengangkut ini tidak mengurangi dan tidak melepaskan pihak-pihak lain yang diduga turut bertanggung jawab juga untuk tetap dituntut ganti kerugian atas terjadinya kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ-182 jenis Boeing 737- 500 tersebut,” kata Sudiro.

Ia menambahkan, sudah ada aturan Menhub terkait kompensasi yang harus diberikan kepada keluarga penumpang pesawat yang mengalami kecelakaan. Hal itu diatur dalam Permenhub No. 77 Tahun 2011 Bab VI Pasal 23 berbunyi besaran ganti kerugian yang diatur dalam peraturan ini tidak menutup kesempatan kepada penumpang, ahli waris, penerima kargo, atau pihak ketiga untuk menuntut pengangkut ke pengadilan negeri di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melalui abritrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sudiro menjelaskan, ada sejumlah pelajaran yang bisa diambil dari kejadian jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 pada 29 Oktober 2018. Ketika itu, ada empat hal yang harus dihadapi keluarga/ahli waris penumpang pesawat Lion Air JT 610 antara lain Pertama, keluarga tanpa pendampingan ahli hukum atau pengacara, secara sepihak diarahkan oleh pihak maskapai untuk memberikan pelepasan dan pembebasan dari sanksi perdata maupun pidana kepada pihak maskapai dan pabrikan pesawat untuk menerima santunan.

Kedua, para keluarga yang oleh karena terdesak kebutuhan maka menerima dana santunan dan menandatangani R&D (Release and Discharge dengan terjemahan bebasnya adalah PELEPASAN dan PEMBEBASAN) pihak keluarga dan ahli waris tidak bisa menuntut baik pidana maupun perdata kepada maskapai penerbangan dan pabrikan pesawat beserta sekitar 1.000 supplier dan subkontraktor dari pabrikan pesawat di Amerika Serikat.

Oleh karena itu, memilih pengacara yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus penerbangan seperti ini akan sangat membantu perlindungan hak perdata bagi keluarga dan ahli waris korban secara aman baik untuk kepentingan hukum di Indonesia maupun di Amerika Serikat. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.