Press "Enter" to skip to content

Dubes Uni Eropa Sebut, Kebebasan Beragama Alami Tekanan

Media Social Share

JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Picket menilai, kebebasan beragama mengalami tekanan di seluruh dunia. “Di beberapa negara, pemerintahnya membatasi hal ini. Ada permusuhan sosial di negara lain. Juga meningkatnya intoleransi di banyak negara. Ini semua terutama dilatari oleh Covid-19,” kata Vincent dalam Diskusi Pleno yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu (17/11).

Diskusi yang menghadirkan Komnas HAM, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Pemerintah Kota Semarang dan Kementerian Agama bertajuk Merawat Kebinekaan Melalui Moderasi Agama dalam Perspektif HAM digelar dalam rangkaian kegiatan Festival HAM 2021 di Kota Semarang.

Dalam sejarah, kata Vincent, Eropa telah mengalami berbagai intoleransi, ekstrimisme dan perang yang diakibatkan agama. Kini di Eropa, Uni Eropa menghormati setiap agama, melindungi kebebasan semua orang untuk beragam dan melakukan praktik keagamaannya. “Kami juga melindungi mereka yang memilih untuk tidak beragama. Dan kami akan terus melakukan ini,” tegas Vincent.

Vincent mengatakan, hidup di dunia di mana identitas politik sering menyebabkan antagonisme dalam kelompok dan komunitas, atau bahkan dalam suatu agama sendiri. “Kami juga melihat bahwa jaringan sosial berperan dalam meningkatkan ketegangan tersebut,” jelasnya.

Beberapa serangan teroris yang dihadapi jelas terhubung dengan penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian di internet. Bukannya bentrokan agama, ini adalah bentrokan antara peradaban dengan barbarisme, antara hidup yang bermartabat dan keberagaman melawan penolakan terhadap nilai-nilai tersebut.

Uni Eropa bekerja sama dengan banyak negara di seluruh dunia, kata  incent, terus berupaya melawan tren seperti itu. UE juga perlu memperkuat ini dengan Indonesia dan negara ASEAN lainnya. “Kami menginginkan para pemimpin di mana pun untuk mengambil sikap tegas. Dan saya berterima kasih kepada pemerintahan serta pemimpin politik dan keagamaan yang melakukan hal tersebut,” paparnya.

Uni Eropa, lanjut Vincent, berusaha menangani pelanggaran dan penyalagunaan kebebasan beragama atau kepercayaan. Selain itu, juga melindungi individu dari diadili dan didiskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. “Kami juga membahas ini dengan Indonesia melalui dialog HAM tahunan kami, selain juga dalam diskusi kami di forum internasional,” kata Vincent.

Prof. Dr. Abu Rokhmad, Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM Kementrian Agama mengatakan, sepanjang hidup manusia ada aspek-aspek yang terkait erat dengan pemenuhan HAM. Karena itu, HAM seharusnya dirayakan setiap hari untuk mendidik masyarakat hingga HAM menjadi gaya hidup dan HAM tidak terkesan menyeramkan dan dikaitkan dengan kriminalitas dan konflik.

Menurut Rokhmad, HAM sebaiknya dibahasakan dengan indah, sejuk, agar semua pihak mengerti bahwa HAM adalah kebutuhan bagi semua orang, dan seharusnya menjadi pejuang HAM. “Semua orang punya hak yang sama untuk hidup, beragama dan sebagainya,” katanya.

Memang faktanya, jelas Rokhmad, ada umat beragama yang seharusnya menyatukan, tapi justru membuat aksi-aksi yang segregatif, memecahkan, ada persoalan-persoalan yang seharusnya sudah selesai, karena itu adalah HAM generasi pertama, dan seharusnya bergerak ke generasi kedua dan ketiga.

Menteri Agama mengurus semua agama, bahkan orang-orang yang tidak beragama. Oleh karena itu, Kemenag sejak 2019 mencanangkan gerakan moderasi atau Moderasi Beragama. Lalu dalam periode Menteri Agama yang sekarang, ditambahkan menjadi Penguatan Moderasi Beragama. “Moderasi Beragama tentu terkait erat dengan bagaimana menjaga kebersamaan sebagai bangsa, negara yang satu. Mewarisi semangat kerukunan, toleransi, mengajarkan untuk saling memahami,” kata Rokhmad. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.