JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Kebijakan pelarangan karyawisata alias study tour yang diterapkan oleh sejumlah pemerintah daerah berpotensi merugikan industri pariwisata. “Kalau yang salah itu dipandang adalah operator transportasi daratnya yang yang dipenalti, bukannya program study tour yang dipermasalahkan,” kata Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani disela-sela Rapimnas GIPI di Jakarta, Rabu (30/7).
Hariyadi berpendapat bahwa kebijakan ini kurang tepat. Ia menjelaskan bahwa jika isu yang menjadi perhatian adalah keselamatan, maka yang seharusnya diperbaiki adalah aspek transportasi, bukan dengan melarang kegiatan wisata sekolah.
Menurut dia, kebijakan mengenai karyawisata seharusnya kembali disesuaikan dengan program sekolah dan kemampuan siswa. Ia berpendapat bahwa jika sekolah ingin mengadakan karyawisata ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri, seharusnya tidak ada larangan.
Hariyadi juga meminta agar kepala daerah yang telah mengeluarkan kebijakan ini untuk mempertimbangkan kembali dan mencabut larangan tersebut, karena menurutnya kebijakan itu justru tidak menyelesaikan inti permasalahan yang ada.
GIPI Gelar Rapimnas
Sementara itu, GIPI menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Acara ini mengusung tema besar “Soliditas GIPI Mengembangkan Pariwisata Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik Dunia”.
Haryadi mengatakan, sektor pariwisata nasional saat ini tengah menghadapi tantangan berat. Menurutnya, kebijakan efisiensi yang diberlakukan di berbagai lini pemerintahan dan industri memberi dampak signifikan terhadap perlambatan kinerja sektor pariwisata. “Efek kebijakan efisiensi sangat dirasakan sebagai pemukul sektor pariwisata di tanah air. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kondisi global yang penuh ketidakpastian turut memperburuk situasi,” ujar Haryadi.
Rakernas dan Rapimnas tahun ini diharapkan menjadi ruang strategis bagi para pelaku industri pariwisata untuk merumuskan gagasan-gagasan segar. Termasuk, solusi konkret guna mengatasi masa sulit yang tengah melanda.
Memperkuat Koordinasi
Haryadi mengajak seluruh anggota GIPI dari berbagai subsektor untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah demi memperkuat daya saing pariwisata Indonesia. “Soliditas menjadi kunci. Melalui forum ini, kita harapkan bisa lahirkan strategi bersama untuk menavigasi industri pariwisata nasional agar tetap bertumbuh dan berdaya saing di tengah tekanan global,” tambahnya.
Agenda Rakernas dan Rapimnas GIPI 2025 mencakup diskusi panel, pemaparan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan roadmap pemulihan industri pariwisata dalam jangka menengah.
Kegiatan ini turut dihadiri para perwakilan asosiasi pariwisata, pelaku usaha, dan pejabat pemerintah yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Dengan semangat kolaboratif, GIPI berharap hasil pertemuan ini dapat menjadi pijakan kuat. Khususnya, dalam mengawal masa depan pariwisata Indonesia yang lebih resilien dan berkelanjutan. (son)
