JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Para pengusaha angkutan barang mempertanyakan sikap PERTAMINA terhadap kelancaran angkutan logistik, menyusul beragam kesulitan mendapatkan bahan bakar solar subsidi, sehingga distribusi barang menjadi terhambat.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (DPP APTRINDO) Gemilang Tarigan mengungkapkan, permasalahan itu telah berulang kali disampaikan kepada pihak PERTAMINA, namun belum juga memberikan solusi yang tepat. Mulai dari kelangkaan solar subsidi di SPBU, terutama di daerah-daerah hingga persoalan QR Code MyPertamina. “Kalau kami melaporkan kesulitan ini, kami ini selalu dipingpong, mereka punya beribu alasan. Pertanyaan kami, PERTAMINA ini suport gak sih dengan distribusi logistik nasional,” tabga Gemilang.
Misalnya soal berlarut-larutnya persoalan implementasi QR Code MyPertamina dalam pembelian BBM Subsidi Bio Solar yang hingga saat ini menghambat operasional angkutan barang dan mengganggu kelancaran distribusi logistik nasional. “Kami telah sampaikan berbagai persoalan ke pihak PERTAMINA, namun tidak pernah ada solusi. Kami menilai PERTAMINA kurang berpihak pada kelancaran distribusi logistik,” tegas Gemilang.
Masalahnya, ungkap Gemilang, DPP APTRINDO telah dua kali melaksanakan audiensi ke manajemen PT Pertamina Patra Niaga (Pusat), tetap tidak ada solusi. “Alasannya sangat klasik. PT Pertamina Patra Niaga mengaku tidak bisa memberikan solusi karena hanya menjalankan kuota yang bersumber dari BP Migas,” ungkapnya.
Dijelaskannya, Gemilang bersama jajaran pengurus kembali melakukan audiensi di Kantor PT Pertamina Patra Niaga, Wisma Tugu II, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C7–9, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Audiensi kali ini dihadiri perwakilan pengurus daerah dari DPD APTRINDO DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. “Masalah di daerah ini sumbernya dari PERTAMINA. Implementasi kebijakan QR Code MyPertamina dalam penyaluran BBM Subsidi Bio Solar harus di benahi,” ungkap Gemilang.
Audiensi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya pada tanggal 17 November 2025 bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, namun hingga audiensi lanjutan ini dilaksanakan, belum terdapat solusi nyata, terukur, dan dirasakan langsung di lapangan oleh para pengusaha angkutan barang dan pengemudi truk.
QR Code Terblokir
DPP APTRINDO mencatat saat ini ada 3.000 truk tidak bisa mengisi solar subsidi, karena QR Code MyPertamina telah diblokir. “Dampak pemblokirn yang tidak jelas itu kami kehilangan pendapatan Rp 90 miliar perbulan. Distribusi barang juga menjadi terhambat,” ungkapnya.
Kondisi ini berdampak langsung pada terhentinya operasional kendaraan angkutan barang, kerugian ekonomi yang harus ditanggung pengusaha dan pengemudi, terganggunya rantai pasok dan distribusi logistik nasional.
Lebih memprihatinkan lagi, proses pengajuan ulang maupun pengurusan QR Code yang terblokir membutuhkan waktu 7 hingga 14 hari, bahkan dalam banyak kasus berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian. Selama periode tersebut, kendaraan praktis tidak dapat beroperasi, sementara kewajiban operasional dan biaya tetap terus berjalan.
Gemilang menegaskan, beragam problem dan hilangnya solar subsidi PERTAMINA di lapangan menjadi persoalan yang sangat sistemik berskala nasional. “Persoalan QR Code MyPertamina tidak dapat lagi dipandang sebagai kendala teknis semata, melainkan telah berkembang menjadi masalah sistemik berskala nasional,” tegas Gemilanga.
Keluhan serupa disampaikan oleh pengusaha dan pengemudi truk di berbagai daerah, mulai dari kawasan industri, pelabuhan, hingga jalur distribusi antardaerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mempertimbangkan realitas operasional dunia angkutan barang, yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi logistik nasional. (son)
