Press "Enter" to skip to content

Larang Terbang Dua Maskapai, INACA Pertanyakan Kewenangan Gubernur

Media Social Share

BISNISJAKARTA.ID. JAKARTA – Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mempertanyakan kewenangan seorang gubernur yang melarang terbang dua maskapai akibat didiga membawa penumpang yang terpapar Covid-19.

Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Ketua Satgas Covid-19, Denon mengungkapkan, maskapai Air Asia dan Batik tidak seharusnya mendapatkan sanksi larangan terbang akibat penumpang teridentifikasi positif Covid-19 menuju Pontianak atas surat Gubernur Kalimantan Barat.

Denon menegaskan, maskapai maupun Bandara tidak memiliki tanggung jawab atas pemeriksaan calon penumpang terhadap status kesehatan dan Covid-19. “Petugas KKP dibawah kemenkes yang memiliki tanggung jawab atas prosedur tersebut,” tegasnya.

Oleh karena itu, Asosiasi Penerbangan Nasional (INACA) memohon agar Pemerintah Pusat mempertimbangkan sikap Pemerintah Daerah tersebut karena sanksi tersebut tidak relevan dan tidak fair bagi operator Penerbangan dan Operator Bandara.

Denon minta agar seorang kepala daerah memahami bahwa izin penerbangan ke suatu daerah kewenangannya berada di Kementerian Perhubungan. “Mohon agar Pemerintah dapat mangambil sikap atas pemeberlakuan hal tersebut,” tegas Denon.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3595 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Meyambut Tahun Baru 2021 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Kalbar, Jumat 25 Desember 2020. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak 26 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021.

Dalam surat edaran tersebut tercantum bahwa bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 7 x 24 jam sejak tanggal pemeriksaan sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia. 

Pada surat edaran tersebut tertulis bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah Kalimantan Barat harus mengikuti ketentuan yakni Bertanggung jawab atas kesehatan masing – masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.