Press "Enter" to skip to content

Larang Terbang Dua Maskapai, Gubernur Kalbar Dinilai Minim Pengetahuan

Media Social Share

BISNISJAKARTA.ID. JAKARTA – Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo menilai, kemarahan Gubernur Kalbar Sutarmidji yang berbuntut larangan dua operator penerbangan memasuki wilayah Kalbar dinilai salah alamat. Harusnya, ditujukan kepada Kemenkes   yang punya wewenang pemeriksaan surat kesehatan penumpang.

Dalam keterngan yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/12), Gatot menjelaskan, kemarahan Sutarmidji bukan pula kepada Kemenhub apalagi maskapai dan bandara asal, karena wewenangnya memang tidak ada. “Kalau maskapai disuruh cek kesehatan penumpang, akan tambah waktu dan biaya dan pasti akan dibebankan ke penumpang biayanya,” papar Gatot.

Seharusnya, jelas Gatot, dalam kasus ini otoritas bandar udara yang wilayahnya meliputi Kalbar segera bertindak, yaitu menghubungi dan memberi penjelasan kepada gubernur dan jajarannya. “Otban itu perpanjangan Ditjen Hubud di wilayah, jadi seharusnya selesai di tibgkat dia, gak perlu langsung ke pusat,” jelas Gatot.

Gatot menilai, kemarahan gubernur yang salah tempat juga bisa jadi akibat pengetahuan tentang penerbangan yang minim. “Kalau dia paham tentang operasional penerbangan di masa pandemi ini, seharusnya dia tidak salah tempat untuk marah,” papar Gatot.

Ini Juga menjadi pekrjaan rumah bagi humas, terutama humas regulator yang punya tugas dan fungsi mengatur, mengawasi dan mengendalikan penerbangan khususnya dan transportasi pada umumnya.

Harus dievaluasi cara-cara komunikasi publiknya. Bayangkan, jika pejabat setingkat gubernur dan staf-nya tidak paham, bagaimana dengan masyarakat luas, mungkin lebih tidak paham lagi.

Ingat, penerbangan sangat diperlukan buat Indonesia yang kepulauan. Khusus untuk Pontianak, selain Batik juga ada Indonesia AirAsia yang dilarang. Dan ada satu lagi maskapai yang katanya sudah tidak mau melayani penerbangan ke sana karena kasus seperti ini. Kalau dibiarkan, Gatot khawatir, bisa-bisa tidak ada maskapai yang mau terbang ke sana.

Gatot juga mempertanyakan efektifitas syarat jangka waktu tertentu (3 hari atau 7 hari) dari rapid atau swab itu, karena bisa saja penumpang terinfeksi di sela-sela jangka waktu itu, atau mungkin terinfeksi sebelumnya dan butuh waktu beberapa hari untuk menimbulkan gejala.

Kemungkinan waktu timbul gejala itu ada di rentang waktu syarat rapit atau swab itu. Jadi ketika dites di bandara tujuan, positif walaupun sudah pegang hasil tes negatif sebelumnya.

Jadi perlu dicari mekanisme lain untuk mengefektifkan syarat rapid itu. Praktisi kesehatan perlu koordinasi intensif dengan operator transportasi termasuk penerbangan. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.