Press "Enter" to skip to content

Kemenhub Pidanakan Pelanggaran Kelaiklautan Kapal

Media Social Share

BISNISJAKARTA.ID. BITUNG – Kementerian Perhubungan tidak akan kompromi terhadap pelanggaran kepatuhan kelaiklautan kapal yang merupakan salah satu aspek penting yang menjadi kebutuhan mutlak dan tanggung jawab bersama, baik regulator, operator, termasuk para pengguna jasa.

Pemerintah secara berkesinambungan terus meminta para operator pelayaran untuk senantiasa mengutamakan kelaiklautan kapal untuk mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran, dimana para awak kapal yang bertugas wajib memastikan peralatan keselamatan pelayaran berfungsi dengan baik dalam jumlah yang memadai, serta muatan penumpang dan barang di kapal tidak melebihi kapasitas.

Selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejak tanggal 26 Juli 2020 hingga tanggal 26 Agustus 2020, Ditjen Perhubungan Laut melalui Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Bitung telah berhasil menyelesaikan kasus penegakan hukum tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

“Kami berhasil menyelesaikan suatu kasus yang melibatkan Nakhoda Kapal TB. Tanjung Bahari 18 / BG. Bahari 3008 berbendera Indonesia yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pelayaran yaitu melayarkan kapal yang tidak laik laut sesuai dengan Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Bitung Nomor 135/Pid.B/2020/PN tanggal 26 Agustus 2020,” ujar Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad di Jakarta, Selasa (1/9).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pangkalan PLP Kelas II Bitung, Johan Christoffel menjelaskan, kejadian ini berawal pada saat Kapal Patroli KN. Pasatimpo – P.212 milik Pangkalan PLP Kelas II Bitung yang dikomandani oleh Fadly Togas Djafar sedang melaksanakan patroli keselamatan maritim (PATKESMAR) pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 di perairan Batu Putih Bitung. Saat melakukan patroli, KN. Pasatimpo – P.212 menemukan kapal yang mencurigakan dan langsung memeriksa kapal tersebut, yaitu Kapal TB. Tanjung Bahari 18 / BG. Bahari 3008 bendera Indonesia yang sedang melaksanakan pelayarannya dari Pelabuhan Bayah Labuan Banten menuju Bitung Sulawesi Utara.

Adapun temuan yang didapati oleh tim pemeriksa KN. Pasatimpo – P.212 yaitu Radio SSB sudah rusak, ijin Stasiun Radio Kapal Laut habis masa berlaku 27 Juni 2020, Certificate Of Re-Inspection Inflatable Life Raft dan Certificate Of Re-Inspection Inflatable Of Fire Exthinguisher sudah habis masa berlakunya pada tanggal 7 Juli 2020 dan Jurnal Radio tidak ada di atas kapal. “Sertifikat Nasional Sistem Anti Tritip TB. Tanjung Bahari 18 dan BG. Bahari 3008 juga belum dilaksanakan pengukuhan yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Maret 2020,” ujar Johan Christoffel.

Setelah diadakan ad hoc, keesokan harinya tepatnya hari Minggu 26 Juli 2020, Komandan KN. Pasatimpo – P.212 melaksanakan serah terima berkas awal pemeriksaan Kapal TB. Tanjung Bahari 18 dan BG. Bahari 3008 bendera Indonesia kepada Kepala Pangkalan PLP Kelas II Bitung guna proses lebih lanjut.

Setelah mempelajari dan meneliti berkas awal pemeriksaaan Kapal, Johan Christoffel menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin/1/1/PPNS/PLP-Btg-2020 tanggal 27 Juli 2020 kepada Tim Penyidik yang diketuai oleh Sabar Maima Hasugian  yang pada saat dimulainya penyidikan menjabat selaku Kepala Operasi Pangkalan PLP Kelas II Bitung guna untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran yang dilakukan oleh Nakhoda Kapal TB. Tanjung Bahari 18 / BG. Bahari 3008 bendera Indonesia. “Kami berharap kejadian seperti ini tidak ada lagi. Untuk itu, kami mengajak semua pelaku pelayaran agar tunduk dan patuh terhadap pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran termasuk kelaiklautan kapal. Keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab kita bersama, Pemerintah, Operator dan juga masyarakat,”  tutup Johan. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.