Press "Enter" to skip to content

Forkami Nilai, Dirjen Hubla Harus Berani Buat Gebrakan

Media Social Share

JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Menyusul akan pansiunnya Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) R. Agus H. Purnomo pada  Agustus 2021,  Forum Komunikasi Maritim Indonesia (Forkami) turut menyuarakan sosok yang dinilai pantas duduk di kursi Dirjen Perhubungan Laut.

Ketua Forkami James Talakua mengatakan jabatan Dirjen Perhubungan Laut sudah seharusnya diisi oleh orang yang tepat, baik dari sisi keilmuan, pengalaman, manajemen, kepemimpinan dan memiliki gagasan besar untuk melaksanakan program Presiden Joko Widodo yakni  tol laut dan mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Sebab, perjalanan tol laut dan poros maritim saat ini tidak maksimal bahkan kekurangan inovasi sejak awal diluncurkan pada November 2015. Padahal uang negara tidak sedikit yang mengucur setiap tahun untuk mendukung pelaksanaan program ini.

Sebagai organisasi pendukung Presiden Joko Widodo sejak Pilpres 2014, Forkami melihat perkembangan tol laut sangat monoton dan seakan-akan mati suri, padahal kesuksesan tol laut digadang-gadang akan menjadi salah satu program andalan untuk menurunkan biaya logistik nasional yang terbilang tinggi.

Dia menjelaskan program pembangunan ratusan kapal di galangan dalam negeri sejak 2015 yang menelan biaya triliunan rupiah, percepatan pembangunan dermaga, revitalisasi dan pembangunan pelabuhan baru yang sudah berjalan, tidak menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergairah menuju poros maritim dunia sehingga wajar jika Presiden Joko Widodo tidak puas.

Oleh karena itu, Forkami menyuarakan momentum penyegaran jabatan Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub  untuk menggelorakan kembali program tol laut dan poros maritim  dunia.  “Caranya, tempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat (the right man on the right place) dalam seleksi pemilihan pejabat Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub,” katanya.

Orang yang tepat adalah mereka yang  memahami kondisi dan problematika transportasi laut nasional secara utuh dan memiliki formulasi untuk mengatasinya masalah-masalahnya seperti soal biaya tinggi, sumber daya manusia, pungutan tidak resmi alias pungli, kecelakaan dan sebagainya.

Sosok yang dibutuhkan juga bukan mereka yang hanya mewakili satu kelompok tertentu, tetapi dia adalah sosok yang mampu  beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas dan keberadaannya diterima oleh semua kalangan.

Memiliki kemampuan berinovasi sehingga ia harus memahami kebijakan-kebijakan internasional dan perkembangan teknologi di bidang transportasi laut, baik teknologi perkapalan, pelabuhan, intermodal maupun keamanan dan keselamatan pelayaran.

Bahkan sosok Dirjen yang baru, diharapkan menguasai praktek bisnis angkutan laut sesuai dengan kebiasaan bisnis pelayaran global sehingga nantinya, ia bisa memperbaiki praktik-praktik kebijakan yang tidak sesuai dengan kebiasaan bisnis transportasi laut global.

Forkami juga menyoroti pentingnya melihat rekam jejak dimana mereka yang gagal mengatasi problematika di lingkungan mereka bertugas, seperti pungli di pelabuhan Tanjung Priok atau pelabuhan lainnya di Indonesia tidak perlu dilirik untuk menduduki posisi Dirjen.

Selain itu, katanya, Indonesia membutuhkan sosok Dirjen Perhubungan Laut yang memiliki pergaulan luas lintas intansi dan lintas negara atau international sehingga diharapkan dapat melakukan perubahan dalam pelayanan. “Dia juga harus bisa menjaga Presiden Joko Widodo melalui program andalannya,” tegasnya.

Sejauh ini, beberapa nama sudah mengapung.  Namun, dari sekian banyak nama, Forkami menilai ada dua nama yang pantas dipertimbangkan untuk menduduki menjabat Dirjen Perhubungan Laut yakni Direktur Perkapalan dan Kepelautan (Dirkapel) Capt. Hermanta, Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, Capt. Sahattua P Simatupang.

Dia mengharapkan selama 100 hari menjabat, Dirjen yang baru nanti harus mampu membuat gebrakan mendasar yakni membereskan masalah pungutan liar di sektor pelabuhan dan angkutan laut yang sempat heboh setelah Presiden turun tangan.

Kemudian merevisi peraturan-peraturan yang tidak lazim di dunia pelayaran seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Asuransi Wreck Removal, Asuransi Kerugian Kapal oleh Pihak Ketiga, BBM dengan kandungan sulfur 0,5%, BKI yang belum jadi member IACS maupun perusahaan pelayaran yang abai terhadap masalah keselamatan.

Dirjen baru juga diminta mengevaluasi masalah keselamatan pelayaran kapal penyeberangan yang saat ini terjadi tarik menarik dengan dengan Ditjen Darat sektor pelayaran penyeberangan mendapatkan kepastian dimana lazimnya, masalah keselamatan pelayaran adalah wewenang Ditjen Hubla.

Masalah organisasi pelaut, khususnya Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) juga harus menjadi perhatian Dirjen baru nantinya, termasuk soal kewenangan regulasi pelaut dimana seharusnya tetap di Kemenhub c.q Hubla, bukan di Kementerian Tenaga Kerja.

Forkami juga mendorong agar Indonesia memiliki peradilan maritim atau coastguard court dengan dasar hukum UU Pelayaran dengan mewujudkan  Indonesian Sea and Coastguard. Sebab, sea and coastguard adalah bagian penting dari Poros Maritim.  “Semua ini mendesak dan butuh keberanian seorang Dirjen Hubla untuk melakukannya. Forkami akan mengawalnya semua proses ini,” kata James Talakua. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.