Press "Enter" to skip to content

Karyawan Pegadaian Layangkan Surat Terbuka Kepada Jokowi, Begini Isinya

Media Social Share

BISNISJAKARTA.ID. JAKARTA – Para karyawan dan pekerja PT Pegadaian mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang isinya menolak rencana holdingisasi dengan beberapa BUMN lain. Dalam suart yang ditandatangani Ketua Umum SP Pegadaian Ketut Suhardiono disebutkan, rencana akuisisi lebih mengutamakan kepentingan pemerintah ketimbang kepentingan masyarakat khususnya rakyat kecil.

Surat terbuka yang merupakan kelanjutan dari aksi penolakan sebelumnya secara tegas menyatakan, rencana akusisi dapat mengancam keberadaan PT Pegadaian melihat fungsi sosial, sistem kerja dan manfaat  bagi wong cilik yang sangat spesifik dibandingkan dengan BUMN lain khususnya perbankan.

Mengutip arahan Jokowi, Ketut mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya bahwa untuk UMKM perlu dilakukan integrasi data. Namun dalam perjalanannya, arahan itu diterjemahkan menjadi aksi korporasi besar dengan cara Holding atau Akuisisi.

Untuk itu, karyawan pegadaian mendesak Jokowi agar rencana tersebut dikaji ulang, mengingat beberapa pertimbangan antara lain bahwa pegadaian yang sudah berumur 119 tahun, hingga saat ini merupakan salah satu dari 10 BUMN penyumbang deviden terbesar untuk negara.

Fungsi Pegadaian, menurut Ketut, merupakan derivasi dari penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak atau wong cilik sebagai bagian dari fungsi dan tujuan negara dalam negara kesejahteraan (Welfare State).

Ia mengatakan, pegadaian merupakan satu-satunya BUMN yang masih bertahan dan concernmemerangi praktek ijon, renternir dan lintah darat, dengan nasabah sebanyak 43% berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Ketut menjelaskan, layanan pegadaian bersifat komplimen untuk memenuhi kebutuhan mendesak dalam jangka pendek (4 bulan), dengan basis layanan collateral, sementara bank berbasis appraisal (kelayakan usaha). “Jadi institusi ini memiliki basis layanan dan ceruk yang berbeda. Tingkat suku bunga yang dikenakan kepada nasabah masih wajar dan murah jika diperbandingkan dengan kredit jangka pendek lainnya,” tegasnya.

Selain itu, jelas Ketut, budaya nasabah pegadaian yang notabene masyarakat kelas bawah, sangat berbeda jauh dengan budaya nasabah perbankan, sehingga perluasan layanan dengan penyatuan outlet tidak akan efektif.

Sejuh ini, jelas Ketut, pegadaian merupakan perusahaan yang telah menerapkan teknologi digital mengikuti perkembangan jaman dengan system pelayanan daring (online) pada semua aspek layanan.

Atas dasar itulah, Ketut mewakili seluruh karyawan pegadaian mohon agar rencana Holding atau Akuisisi dikaji ulang secara mendalam sehingga kebijakan strategis yang diambil pada akhirnya tidak merugikan asyarakat kecil dalam mencari akses pembiayaan sesuai kebutuhan.

Surat yang ditandatangani bersma SekjenSP Pegadaian Rosyid Hamidi juga ditembuskan kepada Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Ketua DPR RI, dan Ketua Komisi VI DPR RI. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.