JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Di tengah gejolak perekonomianglobal, capaian peningkatan daya saing yang luar biasa yang diraih oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini tidak terlepas dariberbagai kebijakan yang dikeluarkan dalam mengakselerasipemulihan perekonomian nasional selama periode satu tahun terakhir.
Namun demikian, pemerintah tidak boleh berpuas diri atascapaian tersebut karena daya saing Indonesia berada jauh di bawah Singapura yang masuk ke peringkat 4 besar, Malaysia yang menduduki peringkat 27 bahkan kalah dengan Thailand yang berada di peringkat 30. Bahkan bukan tidak mungkin jikaPemerintah Indonesia lengah, kita dalam disalip oleh Filipina dan Vietnam.
Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. mengatakan pemerintah harus meningkatkan daya saingnya mengingat Indonesia memilikisumber daya alam yang melimpah. “Salah satu faktor yang membuat daya saing Indonesia lebih rendah dibandingkannegara-negara di kawasan regional seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia adalah terhambatnya laju pertumbuhan investasiakibat tingginya angka Incremental Capital Output Ratio,” ujar Ariawan di Jakarta, Minggu (17/12)
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalammencapai pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. ICOR mengukur seberapa efisien investasi dengan membagipertumbuhan investasi (penambahan modal) dalam suatuperiode tertentu dengan pertumbuhan output ekonomi(peningkatan GDP atau produksi) dalam periode yang sama. “Jika nilai ICOR tinggi, itu berarti jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai tambahan output atau pertumbuhanekonomi lebih besar karena menunjukkan seberapa efisienpenggunaan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, nilai ICOR yang rendah membuat investor engganuntuk melakukan investasi karena menunjukkan bahwapertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan investasi yang lebihsedikit dan memerlukan investasi yang besar untuk mencapaipertumbuhan ekonomi yang signifikan,” jelas Guru BesarUniversitas Tarumanagara ini.
Menurutnya, angka ICOR Indonesia yang saat ini mencapailevel 7,6% membuat biaya investasi untuk menghasilkanpertumbuhan ekonomi juga semakin besar. “Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya guna menurunkan angkaICOR Indonesia ke level 5 persen agar perekonomian Indonesia dapat menanjak ke level mengalami pertumbuhan sebesar 6 persen year on year. Hal ini sangat krusial bagi bangsa Indonesia guna memperbaiki efisiensi modal negara kita dalammenyongsong Indonesia Emas 2045,” lanjut Ariawan.
Lebih lanjut Ariawan mengatakan salah satu upaya yang dapatdilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah denganmemperbaiki iklim ekosistem investasi melalui berbagaikebijakan dan regulasi dengan tujuan memberikan kemudahanberbisnis di Indonesia. “Kompleksitas proses perizinan usaha di Indonesia akibat faktorregulasi yang berlebih menyulitkan investor yang inginmenanamkan modalnya untuk mendirikan usaha sehingga perludilakukannya terobosan-terobosan melalui kebijakan-kebijakanbaru yang mendukung perbaikan iklim ekosistem investasi di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Indonesia dapat menurunkanangka ICOR dengan melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah 3T (daerah tertinggal, terdepan, dan terluar) agar dapat mengurangi biaya (cost) yang diperlukan oleh pelaku usaha sehingga bisa meningkatkanproduktivitas dalam negeri dan meningkatkan pertumbuhanekonomi (growth) tanpa menambah modal (capital) yang lebihbesar.
Menurutnya, pengawasan terhadap pembangunan infrastrukturjuga harus digalakkan agar tidak memberikan kesempatanterjadinya pungutan liar dan korupsi. Banyaknya pungutan liar dan korupsi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerahyang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawabtentunya akan berdampak negatif terhadap investor yang inginmenanamkan modalnya di Indonesia. “Pemerintah perlu untuk bertindak dengan cermat saatmenentukan regulasi dan kebijakan dalam meningkatkan dayasaing perdagangan di kancah global agar Indonesia tidaktertinggal dari negara-negara di Kawasan ASEAN,” tandasnya. (son)
