Press "Enter" to skip to content

INSA Minta, PNBP Sektor Angkutan Laut Direvisi

Media Social Share

BISNISJAKARTA.ID. JAKARTA – Pelukan usaha pelayaran nasional mengadukan masalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor angkutan laut kepada Ketua Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penang-anan Covid-19 Erick Thohir di Jakarta, Rabu (12/8).

Sebab, kebijakan PNBP di sektor angkutan laut telah memberatkan usaha pelayaran. Oleh karena itu, melalui Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), para pemilik kapal nasional meminta agar Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2016 tentang PNBP dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No.KU.404/2/11/DJPL-15 direvisi.

Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 Erick Thohir, INSA mengungkapkan, guna membantu usaha pelayaran dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, maka kedua aturan tersebut harus segera direvisi.

Melalui surat tersebut, Ketua INSA Sugiman Layanto mengatakan, prinsip dasar penetapan kebijakan PNBP adalah dalam rangka memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat, khususnya pelaku usaha.

Sedangkan landasan hukum di dalam menetapkan dan menghitung tarif PNBP adalah pasal 3 ayat 1, UU No. 20 tahun 1997 tentang PNBP yang menyatakan bahwa tarif atas jenis PNBP ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaannya terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya serta berkeadilan.

Menurutnya, baik PP No.15 tahun  2016 maupun Peraturan DJPL No.KU.404/2/11/DJPL-15, sama-sama memberatkan usaha pelayaran dan tidak mendukung terwujudnya ekonomi berkeadilan sesuai cita-cita Presiden Joko Widodo.

Hal ini dikarenakan beberapa hal yakni Pertama, terdapat 435 atau 51% pos tarif baru dari seluruh pos tarif yang diatur berdasarkan PP No.06 tahun 2009 yakni 800-an pos tarif, dan terdapat 482 atau 57% pos tarif dari seluruh pos tarif PNBP yang naik 100% hingga 1.000% dibandingkan pos tarif yang diatur berdasarkan PP No. 6 tahun 2009.

Kenaikan tarif hingga 1.000% ditemukan antara lain pada tarif penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di  atas air yang naik 10x lipat yakni dari 250 per m2 per tahun menjadi Rp2.500 per m2 per tahun. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.