Press "Enter" to skip to content

DPR Minta Batalkan Holdingisasi BUMN

Media Social Share

JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Anggota Fraksi Partai Keadailan Sejahtera (PKS) DPR RI Anis Byarwati menyarankan pemerintah agar membatalkan rencana holdingisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pegadaian, PT BRI dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Selain budaya kinerja dan nasabah ketiga lembaga tersebut berbeda, nasabah ke tiganya juga berbeda, sehingga ketika dipaksakan untuk holdingisasi, yang dirugikan adalah masyarakat, karena tidak lagi bisa memperoleh dana secara cepat. “Kami di DPR sudah memberi masukan kepada Menteri BUMN agar rencana holding ini dibatalkan,” ungkap anggota Komisi XI DPR RI ini  dalam webinar “Dibalik Rencana Merger BRI-Pegadaian : “Ketika Kultur yang Berbeda Terancam” Kamis (8/4).

Ia mengungkapkan, dirinya di Komis XI DPR RI sebagai mitra kerja Menteri BUMN, sudah banyak menyampaikan pertimbangan tentang menfaat dan mudharat merger  tiga BUMN tersebut. Di sisi lain, para pegawai PT Pegadaian juga sudah menyampaikan surat kepada Presiden tentang keberatan rencana merger  tersebut. “Seharusnya keberatan para pegawai tersebut bisa menjadi pertimbangan Presiden dalam mengambil kebijakan merger  tiga BUMN ini,” ujarnya.

Holding ultra mikro bisa berdampak negatif bagi kepentingan negara. Karena akan menafikan kewenangan rakyat yang berasaskan kekeluargaan dengan hilangnya status BUMN (PT Pegadaian & PT Permodalan Nasional Madani), karena sudah melebur menjadi anak perusahaan BUMN.

Namun ia menyarankan, jika rencana holdingisasi tetap direalisasikan, maka hendaknya dampak buruk kepada nasabah bisa diminimalisir. “Nasabah  Pegadaian yang selama ini bisa memperoleh dana dengan mudah tetap memperoleh pelayanan yang sama ketika terjadi merger,” sarannya.

Senada dengan Anis Byarwati, Ekonom senior Faisal Basri menilai holding Pegadaian, BRI dan PNM tidak menciptakan nilai tambah, justru ketika terjadi merger peran Pegadian dan PNM yang selama ini dekat dengan masyarakat dan menjadi andalan masyarakat memperoleh dana dengan cepat akan hilang. “Bagi BRI sebaiknya melakukan konsolidasi dengan sesama bank, biarkan Pegadaian dan PNM beraktivitas sesuai peran masing-masing,” saran Faisal.

Sementara itu, Piter Abdullah, Pengamat Kebijakan Publik Core Indonesia menilai, keberadaan Pegadaian dan PNM  sudah diterima masyarakat. “Ketika Pegadaian dan PNM mandiri, mereka memiliki kebebasan untuk bisa memberikan pinjaman kepada nasabah.Namun ketika jadi anak perusahaan saat merger, kemandirian itu tidak ada lagi, sehingga ekonomi mengalami kerugian. Masyarakat tidak lagi bisa memperoleh dana dengan cepat,” ungkapnya.

Menurutnya, yang dibutuhkan usaha mikro dan kecil, tidak sekedar kucuran kredit, tetapi perahatian dan pembinaan. “Hal itu sudah dilakukan Pegadaian dan PNM. Apakah ketika nanti menjadi anak usaha bisa melakukan,” tanya Pieter. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.