KARANG DAPO, BISNISJAKARTA.ID – Keluarga Almarhum Muhammad Amin, warga Karang Dapo seakan tak percaya ketika lahan seluas 3,5 hektar dari luas 6,6 hektar sudah dikuasai perusahaan sawit. Padahal, selama ini mereka tak pernah menjual atau membuat perjanjian dengan perusahaan sawit tersebut.
Dalam surat yang ditujukan kepada Bupati Muratara tertanggal 9 Januari 2023 tersebut, lahan yang sebelumnya merupakan kebun karet itu dikuasai perusahaan sawit diduga berdasarkan dokumen palsu yang diduga melibatkan oknum mantan aparat Desa Biaro Baru, Kecamatan Karang Dapo.
Lahan tersebut diketahui telah dikuasai perusahaan sawit saat ahli waris Almarhum Muhammad Amin alias Guru Acong, Sutriani menerima surat keterangan pemindahan hak waris dan surat pengoperan hak (SPH) No 593.2/16/KKD/2022 dan No 593.2/17/KKD/2022 dari orang tuanya Hj. Siti Soda, dimana surat itu diketahui Lurah dan Camat Karang Dapo.
Pihak perusahaan sawit yang disampaikan secara lisan oleh Suria, pada rapat Inclave Lahan 16 Februari 2022 dengan bahasa tanah tersebut sudah beres dibayar dengan Pak Hamzah HS. Namun Sutriani mengaku tak pernah melakukan pengoperan atau ganti rugi dan perjanjian kebun plasma atas lahan tersebut, baik dengan perusahaan sawit ataupun dengan Hamzah.
Atas permasalahan ini, Sutriani dalam suratnya kepada Bupati Muratara minta pertanggungjawaban perusahaan sawit dan Hamzah sebagai ketua pembukaan dan pengembangan lahan (KPPL) atas kerugian materil dan immateril atas penguasaan lahan dimaksud.
Ia juga minta agar Lurah dan Camat Karang Dapo untuk mengambil tindakan adminiatratif terhadap perusahaan sawit tersebut.
Sutriani dalam surat yang ditembuskan kepada Kapolres Muratara dan Ketua DPRD Muratara berharap pihak kepolisian menindak para pelaku yang terlibat dalam sengkarut lahan ini.
Untuk mendapatkan informasi seputar posisi kasus lahan tersebut, penulis sudah berusaha menghubungi pihak-pihak terkait, namun sejauh ini belum berhasil mendapat komentar apapun. (son)
