JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut semakin meningkat setiap tahunnya. Hingga September 2024, realisasi penerimaan telah mencapai Rp4,3 triliun atau sekitar 89% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp4,8 triliun. “Kami memproyeksikan realisasi akhir tahun bisa mencapai Rp5,5 triliun, atau 115% dari target yang ditetapkan,” ungkap Dirjen Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi di Hotel Jakarta, Kamis (19/9).
Dibalik peningkatan tersebut, lanjut Capt. Antoni, tantangan yang dihadapi semakin berat, terutama dengan adanya perubahan peraturan dan kebijakan, seperti pelaksanaan penyerahan pelabuhan pengumpan lokal dan regional kepada pemerintah daerah, pengelolaan pelabuhan penyeberangan, pemanfaatan aset BMN, hingga pelaksanaan konsesi di pelabuhan.
Adapun dalam RUU APBN 2025, Ditjen Perhubungan Laut mendapatkan penambahan target PNBP sebesar Rp 449 M atau naik dari usulan awal/indikatif senilai Rp4.8 T menjadi Rp5,3 T. “Oleh karena itu, kita perlu melakukan penyesuaian angka target alokasi pada aplikasi TPNBP. Sedangkan untuk target PNBP TA. 2026 diharapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) melakukan perhitungan yang cermat dan matang,” tandas Dirjen.
Pada kesempatan tersebut, Capt. Antoni juga menjabarkan beberapa upaya optimalisasi penerimaan PNBP yang telah dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Laut, baik melalui penagihan piutang, penguatan aturan pemungutan, maupun pengawasan langsung. “Pengawasan dilakukan dengan melibatkan Kementerian Keuangan, sedangkan peningkatan layanan kita upayakan melalui ekstensifikasi pemanfaatan Inaportnet ke seluruh pelabuhan di Indonesia dan modul eBlanko Sehati untuk mendukung proses pemungutan PNBP,” tegasnya. (son)
