JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta program angkutan laut seperti Tol Laut, kapal perintis, serta rede transport, terus ditingkatkan dan dikembangkan karena memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Contohnya seperti Tol Laut yang dalam 10 tahun terakhir muatannya naik secara signifikan.
Saat membuka Rakornas sebuah acara di Bandung, Selasa (1/10), Menhub mengklaim, dalam 10 tahun muatan tol laut naik signifikan. Pada 2015 dari 30 ton dengan 88 TEU’s menjadi 851,7 ton dengan 24.556 TEU’s pada 2024. Selain muatan pelabuhan singgah, Tol Laut juga mengalami kenaikan dari 11 pelabuhan pada 2015 menjadi 109 pelabuhan pada 2024. Kapal dan trayek pun mengalami kenaikan yakni 3 kapal (2015) menjadi 37 kapal (2024), serta 3 trayek (2015) menjadi 39 trayek (2024).
Kemudian untuk angkutan laut perintis mengalami peningkatan trayek dari 86 trayek (2015) menjadi 107 trayek (2024) dengan persebaran 12 trayek di Indonesia Barat, 41 trayek di Indonesia Tengah, serta 54 trayek di Indonesia Timur. Adapun jumlah anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah selama 10 tahun untuk angkutan laut perintis sebanyak Rp10,98 triliun.
Menhub menyatakan, berkat program-program tersebut dalam beberapa tahun terakhir aksesibilitas pelayanan publik semakin mudah, konektivitas antarpulau yang belum terlayani transportasi laut komersial meningkat, distribusi barang semakin lancar, integrasi nasional semakin kuat, serta pertumbuhan ekonomi lokal, pendapatan masyarakat, lapangan kerja, dan jumlah wisatawan meningkat.
Agar layanan semakin baik, Menhub meminta semua pihak yang terlibat tetap melakukan evaluasi dan pengawasan melalui perencanaan dan pengembangan dengan evaluasi rute dan frekuensi sesuai kebutuhan masyarakat, pengusulan anggaran tepat guna menjamin kelangsungan layanan, evaluasi regulasi agar sesuai tantangan dan kebutuhan saat ini, pengawasan berkelanjutan demi efektivitas program, peningkatan keselamatan kapal, penyusunan tata kelola anggaran dan aset yang transparan, koordinasi dengan stakeholder pusat, daerah, serta pelaku usaha, juga penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan. (son)
