Press "Enter" to skip to content

Dalam Penanganan Urusan Haji, Koordinasi Kemenag Dinilai Lemah

Media Social Share

JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Berbagai masalah muncul dalam keberangkatan dan pemulangan jemaaah haji dinilai akibat lemahnya koordinasi pihak terkait. “Ini kok sepertinya kurang koordinasi apa nggak mau koordinasi,” tanya pengamat penerbangan Gatot Rahardjo menanggapi pernyataan Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj di Jakarta, Rabu (26/6).

Sebelumnya, Siradj mengatakan, setelah sebelumnya dalam penerbangan pemberangkatan Jemaah haji dari Tanah Air ke Arab Saudi bermasalah karena terjadi insiden sempat gagal terbang, kini dalam fase pemulangan permasalahan kembali muncul,  maskapai Garuda  mengubah rute penerbangan 46 kelompok terbang (kloter) jemaah haji Indonesia gelombang I yang di dalmnya terdapat kurang lebih 15 ribuan jemaah.

Menurut Siradj, jemaah yang seharusnya pulang dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, berubah titik pulang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

Menurut Gatot, Kemenag harusnya tahu kalau keterlambatan penerbangan itu faktornya banyak.

Selain teknis maskapai juga operasional penerbangan (bandara, navigasi dll), faktor alam (cuaca, bencana alam dll), faktor lain (terorisme, demo, kebijakan pemerintah dll).

Gatot mengingat, Kemenag harusnya cari tahu dulu alasannya terlambat atau perubahan bandara karena apa, karena di sana ada VP Haji-nya Garuda. “Kalau memang masalah teknis dari Garuda, bolehlah di-blow up buat perbaikan. Tapi jangan-jangan masalahnya operasional atau kebijakan dari pemerintah Saudi atau bencana alam. Kan jadi malu Kemenag-nya,” jelas Gatot.

Perubahan bandara di penerbangan itu tidak gampang. Tidak seperti bus yang tinggal pindah terminal. Tetapi di penerbangan proses-nya panjang. Apalagi jumlah penerbangannya banyak, dan pasti ada alasan tertentu. “Kalau kayak gini, justru pihak Kemenag-nya juga harus dipertanyakan. Ada apa ini,” ungkap Gatot.

Sementara beberapa pihak menilai, upaya lempar batu sembunyi tangan Kemenag ini bisa diartikan adanya kekhawatiran terhadap rencana DPR membentuk Pansus Haji lantaran banyaknya permasalahan penanganan haji yang tidak berjalan dengan baik. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.