KUPANG, BISNISJAKARTA.ID – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) siap mendukung penuh pengembangan bisnis pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) bambu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Adapun program pengembangan komoditas bambu di NTT ini merupakan sinergi program antar Kementerian dan Lembaga, mulai dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Provinsi NTT, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTT, dan Yayasan Bambu Lestari (YBL).
Program pengembangan tersebut dalam rangka mendukung ekonomi hijau (Green Economy) di wilayah Provinsi NTT yang mencangkup 200 Desa Bambu Agroforestri Industri Rakyat Berbasis Desa, Pemberdayaan Perempuan, Konservasi, restorasi lahan kritis, dan mitigasi perubahan iklim dengan pendekatan Hutan Bambu Lestari dalam rangka mendukung ekonomi hijau (green economy) dan Strategi Nasional Pengembangan Bambu Terintegrasi (2021-2031).
Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM siap mendukung pengembangan ekosistem komoditas bambu di Provinsi NTT melalui pembentukan badan hukum koperasi sebagai wadah yang menaungi para mama-mama bambu yang merupakan motor penggerak dalam ekosistem bambu di NTT. “Memang ini luar biasa, saat ini pabrik desa pengolahan bambu belum terkonsolidasikan, dan masih sendiri-sendiri menjadi kurang kuat, akan sangat baik jika dikolaborasikan bersama dalam satu badan koperasi, oleh karena itu kami LPDB-KUMKM bisa langsung masuk melalui pembiayaannya,” ujar Supomo.
Menurut Supomo, pengembangan komoditas bambu di NTT ini sudah berjalan sangat baik mulai dari hulu sampai dengan hilirnya, hanya saja perlu dilakukan inovasi dan pengembangan agar potensi ekonomi dari komoditas bambu ini bisa semakin meningkat dan memberikan efek ekonomi yang nyata bagi masyarakat NTT.
Dengan dibentuknya badan hukum koperasi, Supomo meyakini bahwa ekosistem yang sudah berjalan selama ini bisa dikonsolidasikan lebih baik lagi, terutama dari sisi pengembangan pabrik pengolahan bambu yang terintegrasi. “Bareng-bareng kita bentuk komunitas yakni kelembagaan dalam bentuk badan hukum koperasi dan kami akan support. Kalau dari segi bisnis ini sudah sangat baik, tinggal merapikan saja, dan ini saya kira bisa dilaksankan tahun ini juga,” kata Supomo. (son)
