PEMERINTAH bertekad bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki rumah guna mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera. Berbagai program terus dimunculkan untuk mepercepat pemenuhan kebutuhan primer masyarakat ini, salah satunya adalah Program Sejuta Rumah.
Program Sejuta Rumah diyakini sangat efektif dalam membantu masyarakat memiliki hunian idaman, apalagi di tengah pandemi Covid-19, dimana masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang layak huni, nyaman, dan aman.
Sejatinya, Program Sejuta Rumah ini adalah wujud nyata bahwa negara hadir untuk masyarakat agar dapat memiliki dan tinggal di rumah yang layak huni. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, rumah menjadi salah satu elemen penting bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari bersama keluarganya.
Apalagi pada masa pandemi ini, sekitar 80 persen lebih aktifitas masyarakat dilakukan di rumahnya masing-masing. Selain itu, adanya kebijakan jaga jarak serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tentunya membuat mobilitas masyarakat berkurang. Hal ini membuat pemerintah lebih bersemangat dalam melaksanakan program Sejuta Rumah.
Realitas tersebut menjadikan rumah kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal tapi juga sebagai tempat kerja, kantor, tempat belajar anak dan beribadah. Rumah menjadi sangat penting untuk masyarakat.
Untuk diketahui, dalam penyediaan perumahan ada empat isu strategis yang selama ini menjadi tantangan. Pertama adalah affordability, yakni harga rumah yang terus meningkat dan semakin tidak terjangkau. Kedua adalah accessibility, yakni akses kepada sumber pembiayaan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih terbatas.
Kemudian Ketiga adalah availability, yakni adanya mismatch demand supply, keterbatasan pola dan skema pembiayaan, yang masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan MBR. Dan keempat adalah sustainability, dimana sumber dana pembiayaan perumahan masih banyak yang bersifat jangka pendek dan tidak sustainable.
Industri Properti Tumbuh
Industri properti diprediksi akan tetap tumbuh. Keyakinan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Haru Koesmahargyo didorong oleh sentimen positif seperti suksesnya program vaksinasi Covid-19 yang akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di tahun ini dan tahun mendatang.
Selain itu, terdapat beberapa kombinasi insentif pemerintah yang diterapkan untuk memerangi dampak negatif Covid-19 terhadap perekonomian, seperti lahirny UU Cipta Kerja No. 11/2020, yang mengatur pemangkasan birokrasi perizinan, sehingga menciptakan lingkungan yang ramah bisnis.
Kemudian adanya kebijakan restrukturisasi utang sebagai countercyclical policy oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang membantu pelaku usaha menghadapi masalah keuangan akibat pandemi.
Penurunan suku bunga acuan (BI rate) ke rekor terendah dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi menjadi spirit berkembangnya industri properti di Tanah Air.
Hal lain yang mendorong akan pertumbuhan sektor properti adanya penerapan relaksasi PPN 100% untuk properti dengan harga kurang dari Rp 2 miliar rupiah dan 50% untuk properti dengan harga di bawah Rp 5 miliar.
Realitas tersebut terbukti dari angka penjualan yang meningkat, kebijakan pemerintah diatas terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan dan minat beli masyarakat.
Meski menghadapi kondisi ekonomi terburuk akibat pandemi Covid-19, Haru mengatakan, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk berinvestasi di properti karena kebijakan pemerintah untuk menerapkan insentif bagi pembeli properti.
Willingness pemerintah untuk menerapkan insentif di sektor properti belum pernah setinggi ini, oleh karena itu momentum ini adalah kesempatan seumur hidup untuk berinvestasi di properti.
Selain itu, saat ini sedang masa pemulihan ekonomi, rumah juga lebih penting karena menjadi tempat yang paling aman bagi masyarakat melindungi diri dan keluarga dari wabah virus Covid-19.
Digitalisasi dan Inovasi
Di tengah pemulihan ekonomi nasional, BTN menunjukkan konsistensi dan komitmennya menjadi mitra pemerintah dalam mendukung sektor properti untuk bangkit. Sejak Kredit Perumahan Rakyat (KPR) diluncurkan pertama kalinya 10 Desember 1976, BTN telah mengucurkan pembiayaan senilai Rp 352 triliun dan mewujudkan rumah impian ke lebih dari 5 juta keluarga di Indonesia.
Pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya BTN yang senantiasa menghadirkan program maupun produk yang inovatif yang tidak hanya membantu masyarakat tapi juga seluruh stakeholder sektor properti. Inovasi tersebut terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat di era digitalisasi serta trend di sektor properti.
Dari keseluruhan pembiayaan KPR senilai Rp 352 triliun, sebanyak lebih 76% mengalir ke segmen KPR Subsidi sementara sisanya mengalir ke segmen KPR non subsidi. Dengan pencapaian tersebut, tak heran Bank yang dulunya bernama Postpaarbank telah menjadi kontributor utama pada Program Sejuta Rumah Pemerintah dengan kontribusi rata-rata 60% per tahunnya baik untuk pembiayaan kepemilikan maupun kredit konstruksi bagi developer.
Dalam perjalanannya, BTN menghadirkan program dan produk tidak hanya KPR Subsidi tapi juga non subsidi serta kredit konstruksi yang mendukung perumahan. Program KPR/KPA juga selalu disesuaikan dengan segmen masyarakat, misalnya KPR Gaess for Millenial, bahkan program KPR juga dibuat sedemikian rupa sesuai dengan peruntukannya, misalnya ke TNI Angkatan Darat, Peserta BP Jamsostek dan lain sebagainya.
BTN terus menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan digitalisasi sebab BTN yang memiliki peran strategis sebagai enabler yang memberikan pembiayaan sisi supply melalui kredit konstruksi kepada developer maupun sisi demand dengan memberikan KPR kepada masyarakat.
Ekosistem Perumahan
Haru menjelaskan dalam ekosistem perumahan nasional tersebut, BTN menciptakan layanan one stop shopping perumahan di era digital. One stop shopping yang dimaksud adalah BTN menyediakan layanan digital dari mulai pencarian rumah, pembelian rumah, pembiayaan perumahan, pembangunan/renovasi rumah, penyewaan, penjualan dan dukungan pembayaran utilitas di perumahan.
Untuk melengkapi digitalisasi dalam ekosistem perumahan, BTN meluncurkan aplikasi baru, yaitu Smart Residence yaitu aplikasi yang mempermudah hubungan antara penghuni dan pengelola dalam proses pembayaran tagihan, iuran, pertukaran informasi sampai dengan keluhan atau pengaduan. Aplikasi Smart Residence, menurut Haru, dapat mempermudah penghuni mengakses pengelola properti dan mempermudah pembayaran tagihan.
Selain gencar dalam menyalurkan KPR, BTN juga mendorong implementasi go green. Nantinya BTN berencana akan mensyaratkan atau meminta pengembang untuk mewajibkan menamam pohon di setiap unit rumahnya.
Dalam kiprahnya di sektor pembiayaan KPR, Haru berterimakasih kepada seluruh stakeholder properti mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian BUMN, Developer, dan pendukung sektor properti lainnya serta masyarakat uang senantiasa mendukung Bank BTN. “Ekosistem perumahan ini akan dapat membantu laju pertumbuhan ekonomi dan membangkitkan seluruh sektor pendukung properti, oleh karena itu Bank BTN berharap sinergi dan kolaborasi yang produktif dari seluruh stakeholder,” tutup Haru. (son)
