JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Indonesian National Shipowners Association (INSA) menilai, selama ini masih banyak regulasi yang bersifat tumpang tindih sehingga birokrasi ini menjadi gangguan bagi produktivitas pengusaha atau perusahaan pelayaran angkutan niaga dalam negeri. Demikian dikatakan Ketua Umum INSA Siana A Surya di Jakarta, Kamis (23/11).
Siana terpilih sebagai Ketua Umum INSA periode 2023 – 2027 dalam agenda Rapat Umum Anggota (RUA) yang berlangsung di Jakarta, Kamis (23/11). Bersamaan dengan itu juga terpilih sejumlah penasehat antara lain Johnson Wiliang Soetjipto, Sugiman Layanto, dan Lolok Sujatmiko. Hadir dalam kesempatan tersebut 415 anggota INSA dari seluruh Indonesia.
Siana mengharapkan, pemerintahan baru nantinya memberikan ruang bagi pengusaha untuk meningkatkan produktivitas dengan meminimalisir regulasi yang menghambat. Selama ini, kata Siana, birokrasi begitu ribet, dan realitas tersebut berbeda dengan negara lain. Oleh karena itu, INSA nantinya mencoba berdialog dan sounding dengan pihak-pihak terkait agar regulasi yang dibuat untuk kepentingan bangsa yang lebih luas tidak hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
Ia berharap, mudah-mudah pemerintahan baru nantinya paham bahwa untuk mendorong produktivitas tentu regulasi yang menghambat itu harus dicarikan solusinya, karena Indonesia harus maju dan bersaing secara global. “Regulasi itu dibuat bagaimana pelaksanaanya lebih efisien dan efektif, tidak merasa satu pihak paling berkuasa atau paling meliliki kewenangan,” papar Siana.
Terkait program kerja, Siana mengatakan, banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar dunia pelayaran niaga ini berkembang dan bersaing secara global. Siana juga mengungkapkan adanya aturan yang puluhan tahun tanpa solusi. “Seringkali aturan itu memjadikan pengusaha berada dalam situasi dilematis,” kata Siana tanpa merinci aturan dimaksud.
CEO perusahaan pelayaran PT Berlian Maju Tanker ini mengajak seluruh anggota INSA bersama memajukan industri pelayaran nasional. “Semua anggota INSA, mari kita bersama-sama memajukan industri pelayaran nasional,” ujarnya.
Setelah terbentuk kepengurusan, ungkap Siana, pihaknya akan melakukan audiensi dengan Kementerian Perhubungan. “Nanti setelah terbentuk kepengurusan, kami akan melakukan audiensi dengan Kementerian Perhubungan,” ungkapnya. (son)
