BALIKPAPAN, BISNISJAKARTA.ID – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kaltim menandatangani perjanjian kerjasama di bidang pertanahan. Penandatangan kerja sama dilakukan oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko dan Kepala Kanwil ATR/BPN Kalimantan Timur Asnaedi di Balikpapan, Jumat (7/10).
Kerjasama ini merupakan dukungan percepatan sertifikasi tanah yang merupakan barang milik negara (BMN) Hulu Migas yang masih outstanding, dan asistensi penyelesaian permasalahan pertanahan untuk kegiatan hulu migas di wilayah Kaltim dan Kaltara.
Rudi mengatakan, salah satu tantangan dalam industri hulu migas adalah hal-hal terkait non teknis seperti pembebasan lahan. Sebelum kegiatan pembebasan lahan tentu harus dipastikan clear & clean terhadap status tanah sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. “Melalui kerjasama ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepastian bagi KKKS di provinsi ini dalam proses pengadaan tanah, proses sertifikasi tanah dan permasalah lainnya dengan waktu yang lebih terukur dan cepat, sehingga jadwal kegiatan seperti pemboran, pembangunan fasilitas produksi dan lainnya tidak ada kendala,” ujar Rudi.
Aset-aset di industri hulu migas akan menjadi aset negara, maka dengan kerjasama ini diharapkan akan lebih ter-secure aset dalam bentuk tanah, sehingga ketika nanti menjadi BMN dapat dimanfaatkan oleh kegiatan hulu migas dan tidak terkendala dengan aspek legalitas tanah.
Asnawdi mengingatkan agar segera dibuatkan Tim Terpadu untuk penyelesaian sertifikasi dan permasalahan tanah BMN hulu migas. Tim Terpadu yang dibentuk akan bergerak cepat dan bersama sama untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk percepatan sertifikasi. “Kantor Pertanahan dengan inisiasi SKK Migas – KKKS di Kaltim akan segera berkoordinasi untuk hal tersebut,” paparnya. (son)
