JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Upaya pengembangan jaringan prasarana perkeretaapian merupakan isu yang sering dikemukakan oleh pemerintah daerah. Pulau-pulau yang belum dikembangkan dengan jaringan kereta api merasakan perlunya keberadaan moda kereta api terutama untuk angkutan barang menuju pelabuhan laut terdekat.
Di kawasan perkotaan juga muncul keinginan untuk merevitalisasi moda transportasi kereta api, mengingat jalan yang semakin padat karena makin banyaknya penggunaan mobil pribadi.
Rencana penyambungan dan pengembangan jaringan kereta api yang terputus di Pulau Sumatera, Trans Sulawesi, Trans Kalimantan dan Trans Papua, juga menjadi harapan besar bagi pemerintah daerah setempat.
Pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi lintas Makassar – Pare Pare sepanjang 145 km yang diinisiasi mulai tahun 2001 melalui penyusunan studi Rencana Induk dan Studi Desain yang selanjutnya dimulai pembangunannya sejak tahun 2014 melalui anggaran yang berasal dari APBN dan Sebagian KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha).
Pada tahun 2021 ini sebagian telah dapat diselesaikan dan dioperasikan. Diharapkan pada tahun 2022, jalur Makassar – Pare-Pare akan dapat mulai dioperasikan baik untuk angkutan penumpang maupun angkutan barang. Potensi angkutan barang dari beberapa pabrik semen untuk diangkut ke pelabuhan maupun untuk distribusi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini menggunakan angkutan truk dapat dipindahkan ke angkutan kereta api, walaupun disadari biaya angkutan kereta api untuk jarak pendek dan jumlah sedikit kurang menguntungkan.
MASKA (Masyarakat Perkeretaapian Indonesia) memandang perlu adanya kajian kebijakan apa yang harus ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga menarik bagi pemilik barang untuk berpindah dari moda truk ke moda kereta api, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat Sulawesi Selatan khususnya.
Mengingat sudah mulai padatnya jalur jalan raya antara Makassar – Pare-Pare maka sangat mendesak untuk pengoperasian kereta api penumpang, walaupun awalnya baru dapat dioperasikan angkutan penumpang perintis, namun dalam jangka panjang dapat dioperasikan kereta api penumpang bisnis antar kota sehingga diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat di Sulawesi Selatan dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian wilayah Sulawesi Selatan.
“Pengoperasian jalur Makassar – Pare-Pare diharapkan dapat menjadi titik awal pengimplementasian UU 23 Tahun 2007 yang semangatnya mendorong terciptanya multi operator prasarana dan sarana perkeretaapian demi persaingan yang lebih sehat. Di samping itu, penambahan jalur baru kereta api seyogyanya juga merupakan sarana untuk menciptakan adanya pasar baru bagi industri perkeretaapian Indonesia, baik di bidang prasarana maupun sarana perkeretaapian, serta pembukaan lapangan kerja baru. Badan Usaha Penyelenggara (BUP) Prasarana Perkeretaapian telah ditunjuk PT Celebes Railway Indonesia (PT CRI), sedangkan untuk BUP Sarana masih belum,” jelas Ketua Umum MASKA, Hermanto Dwiatmoko.
MASKA sebagai wadah pemikiran bagi insan perkeretaapian terpanggil untuk menyelenggarakan Seminar Online Kesiapan Pengoperasian Jalur Kereta Api Makassar – Pare-Pare Trans Sulawesi, Senin (16/08/2021) untuk dapat menampung pemikiran- pemikiran terbaik dari Pemerintah, Akademisi dan Praktisi yang berpengalaman baik dari dalam maupun luar negeri dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang langkah – langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator maupun kepada operator penyelenggara perkeretaapian di Sulawesi. (son)
