BISNISJAKARTA.ID. JAKARTA – Berbagai upaya dilakukan terus menerus oleh Kementerian Perhubungan untuk mengurangi disparitas antar wilayah. Pengembangan jaringan pelayaran komersil, perintis atau subsidi lewat program tol laut dan pelayaran rakyat adalah dalam rangka menyediakan konektivitas dan distribusi barang pokok dan penting ke wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Demikian diungkapkan Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Kapten Antoni Arief Priadi saat berbicar pada seminar secara virtual di Jakarta, Rabu (2/8).
Seminar yang digelar Forum PWI Jaya mengambil tema Upaya Ditjen Laut Kementerian Perhubungan Menjamin Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Nasional Yang Optimal dibuka Ketua PWI Jaya Sayid Iskandarsyah. Tampil sebagai pembicara antara lain pengamat MTI Forum Maritim Lenny Maryouri dan Director of the National Maritime Instirute Siswanto Rusdi.
Dalam upaya memperkecil disparitas harga barang kebutuhan pokok antar wilayah barat dan timur indonesia, kata Antoni, diperlukan kebijakan pemerintah yang menyeluruh dalam implementasi mulai dari subsidi kapal, dan subsidi di pelabuhan dan subsidi lainnya.
Antoni mengakui, perlu pengawasan secara intensif dari pemerintah kabupaten yang disinggahi terhadap pendistribusian sampai kepada penentuan harga barang kebutuhan pokok di tingkat pengecer.
Selain itu, perlu peningkatan fasilitas dan kapasitas sarana prasarana pelabuhan (lapangan penumpukan kontainer, dermaga, peralatan bongkar muat dll).
Dalam rangka menyangga kebutuhan masyarakat terhadap barang pokok, menurut Antoni, diperlukan percepatan pembangunan pusat distribusi provinsi di wilayah-wilayah potensial di kawasan timur.
Selain itu, perlu juga penambahan armada dengan fasilitas memadai pada rute-rute di wilayah timur Indonesia agar barang kebutuhan pokok masyarakat dapat terdistribusi secara lancar sehingga barang tetap tersedia dalam jumlah cukup dan harga terjangkau.
Sementara itu, dalam rangka memutus mata rantai guna menekan harga, Antoni mengatakan, diusulkan kepada pemerintah pusat agar dapat memfasilitasi consignee (penerima barang) untuk memesan barang langsung dari pabrik.
Sejatinya, perlu penanganan alat transportasi, penganggaran yang tetap dengan memungkinkan multi years kontrak. Di samping, pentingnya sinergi antar kementerian atau lembaga dan stakeholder lainnya.
Yang tidak kalah penting, jelas Antoni, peran media dalam menyampaikan informasi terkait tol laut yang berimbang, sehingga masyarakat mengetahui dengan baik apa yang dibutuhkan masyarakat. (son)
