Press "Enter" to skip to content

Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenhub Pertajam Program

Media Social Share

BISNISJAKARTA.ID. JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021 telah dilakukan penajaman prioritas guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Menhub dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (22/9).

Penyusunan RKA tahun 2021 dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal antara lain Kegiatan Major Project dalam RPJMN 2020-2024, Kegiatan Prioritas Nasional dalam rancangan RKP TA 2021, Kegiatan MYC (multi years contract) baik bersumber dari surat berharga syariah negara (SBSN), Pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN), dan rupiah murni (RM), Kegiatan Direktif Presiden dan dukungan terhadap sektor prioritas berupa Pengembangan SDM, Dukungan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK), Destinasi Pariwisata Prioritas, dan Dukungan Kawasan Industri, Kegiatan Strategis yang Tertunda akibat Pemotongan TA 2020, Pembayaran Kegiatan Tunggakan dan Belanja Pegawai dan Belanja Mengikat.

Sejalan dengan fokus kebijakan pembangunan dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah juga menekankan agar arah belanja Kementerian dan Lembaga ditekankan pada upaya mendorong birokrasi dan layanan publik yang agile (cepat/tangkas), efektif, serta produktif dengan menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan mengendalikan jumlah pegawai dengan menyusun proses bisnis yang efisien; Penajaman belanja barang dan melanjutkan efisiensi belanja barang melalui pembatasan perjalanan dinas dan rapat di luar kantor, penerapan kebijakan Work From Home (WFH) dengan dukungan teknologi informasi serta sinergitas belanja barang yang diserahkan ke daerah dan Dukungan kegiatan pada belanja modal untuk digitalisasi dan untuk program prioritas yang memberikan implikasi terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Dalam penyusunan tersebut Kementerian Perhubungan juga memperhatikan beberapa sistematika  sebagai berikut: Komposisi Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan RI Tahun 2021 sesuai Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2021 dan Hasil Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2021; Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Belanja dan Sumber Pendanaan; Arah Belanja Kemenhub Tahun 2021 untuk Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial; dan Rekapitulasi Usulan Kegiatan Komisi V DPR-RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI,” jelas Menhub  Budi.

Sebagaimana diketahui sebelumnya berdasarkan hasil Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat  RAPBN 2021 telah ditetapkan bahwa Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan yaitu sebesar Rp. 45,6 triliun. Besaran pagu tersebut dibagi ke dalam 4 (empat) program dengan rincian Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 9,5 Triliun, Program Infrastruktur Konektivitas Rp. 33,95 Triliun, Program Riset dan Inovasi IPTEK Rp. 112 Miliar, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp. 2,09 Triliun.

Sedangkan untuk alokasi per unit eselon 1 pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 masih sejalan dengan empat program tersebut dengan rincian; Sekretariat Jenderal Rp. 716 Miliar, Inspektorat Jenderal Rp. 121 Miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp. 7,64 Triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp. 11,42 Triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp. 10,55 Triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp. 11,10 Triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan Rp. 197 Miliar, Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp. 3,54 Triliun, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp. 350 Miliar. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.