Press "Enter" to skip to content

Deteksi BLUE Palsu, Ditjen Hubdat Perketat Pengawasan Truk

Media Social Share

BISNISJAKARTA.ID. JAKARTA – Usai ditemukannya 5 Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yang terindikasi palsu di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB/ Jembatan Timbang) Singosari, Malang, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi instruksikan agar memperketat pengawasan bagi angkutan barang khususnya yang Over Dimension Over Load (ODOL). “Kami sampaikan sedini mungkin agar muncul efek jera dari oknum agar tidak ada niat untuk curang. Saya minta operator kendaraan untuk melakukan uji berkala resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas  Dirjen Budi dalam konferensi pers yang digelar secara online di Jakarta, Senin (31/8).

BLUE ini baru diluncurkan pada tahun lalu yang menggunakan kartu. Jadi ada 3 komponen yaitu kartu, stiker yang dipasang di kaca, dan  lembaran yang menyangkut identitas kendaraan yang dipegang pengemudi beserta kartunya.

Kemudian ada perubahan sangat sistematis dari bentuk buku menjadi kartu. Dulu saat masih berbentuk buku ada kelemahan menyangkut distribusi dimana dari Pemda langsung meminta buku ini kepada pencetaknya tanpa ada biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Untuk sekarang ini dari masing-masing Dishub akan meminta kartu ini kepada Kementerian Perhubungan untuk uji berkala dan ini ada PNBP nya sekitar Rp25.000 dan akan disetor langsung ke negara. Dari Pemda nanti ada aturan sendiri tarifnya berbeda tapi rata-rata tidak lebih dari Rp100.000.

Dirjen Budi menjelaskan, dalam kartu BLUE ada chip yang memuat identitas kendaraan termasuk foto kendaraan. Berdasarkan hasil temuan di UPPKB Singosari, BLUE tersebut secara fisik bentuk kartunya mirip dengan yang asli namun saat dilakukan scanning data-datanya tidak muncul. “Sepintas jika dengan mata telanjang memang susah dibedakan. Beberapa UPPKB sudah dilengkapi dengan reader untuk membaca BLUE. Saat ini sudah ada 2 orang tersangka dalam penyelidikan di Polres Malang dan ada  5 kendaraan truk yang indikasi BLUE nya palsu,” ucap Dirjen Budi.

Dirjen Budi menyampaikan apresiasinya terhadap tim Polres Malang yang telah mengusut kasus ini, “Saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Malang yang membantu mengungkap dan menindaklanjuti penyidikan. Polres Malang juga sudah menyita komputer dan alat cetak. Identitas dumptruck yakni kendaraan bernomor polisi BE 8869 PL, B 9891 TYW, K 1861 PN, dan 2 lainnya. Saya perintahkan untuk mulai aktif mengawasi di UPPKB terutama kendaraan yang ODOL,” jabarnya.

Menurutnya dengan harga yang tidak lebih dari Rp100.000 ini maka seharusnya tidak akan muncul potensi peminat BLUE palsu. “Perlu kami sampaikan ada potensi mobil-mobil ODOL yang ingin mendapatkan kartu ini dari biro jasa karena mobilnya sudah pasti tidak lulus uji. Maka supaya operator kendaraan tidak tertipu, karena yang resminya tidak lebih dari Rp100.000, saya imbau pada operator kendaraan truk untuk lakukanlah uji berkala. Kalau ada kendala kendaraannya ODOL dan tidak lulus uji berkala maka saya ajak untuk normalisasi kendaraan, dipotong baru kemudian dilakukan uji berkala. Saat ini kendaraan yang sudah dinormalisasi sudah dapat dilakukan uji berkala kembali,” imbaunya.

Dirjen juga telah meminta kepada seluruh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk melakukan penetapan hukum pasal 277 UU 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa untuk melakukan modifikasi yang tidak sesuai itu termasuk kategori kejahatan. “Saat ini sudah ada 3 Provinsi yang melakukan penyidikan yakni di Pekanbaru, Padang, dan Semarang. Baik pemilik truk dan karoseri akan kena hukuman denda maksimal Rp25juta dan kurungan 1 tahun,” urai Dirjen Budi. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.