Press "Enter" to skip to content

Auditor ISM Code, Tentukan Aspek Kelaiklautan Kapal

Media Social Share

BISNISJAKARTA.ID. YOGYAKARTA – Dalam rangka penyelenggaraan transportasi laut yang aman, lancar dan aman di tengah-tengah pandemi covid-19, Kementerian Perhubungan terus berupaya meningkatkan aspek kelaiklautan kapal khususnya di bidang manajemen keselamatan kapal. Hal ini mengingat aspek kelaiklautan kapal sangat menentukan dalam menjamin keselamatan pelayaran dan terselenggaranya angkutan laut yang aman dan lancar.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas para Auditor Internasional Safety Management (ISM) Code di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Hermanta saat membuka acara Pengukuhan 21 Auditor Internasional Safety Management (ISM) Code di Yogyakarta, Jumat (21/8) mengatakan, bebarapa hal penting yang wajib dipenuhi oleh pemilik kapal terkait persyaratan kelaiklautan kapal, antara lain  adalah aspek keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan kapal, dan manajemen keamanan kapal.

Jika aspek kelaiklautan kapal tersebut tidak terpenuhi, kata Hermanta, maka terdapat kemungkinan terjadi musibah bagi kapal dalam pelayarannya. Hal ini tentu tidak diharapkan. Karena itu perlu upaya untuk meningkatkan aspek kelaiklautan kapal, khususnya manajemen keselamatan kapal agar  lebih menjamin keselamatan kapal termasuk penumpang atau barang yang diangkutnya serta perlindungan lingkungan di perairan.

Untuk itu, Hermanta meminta kepada para Auditor Manajemen Keselamatan Kapal, agar dalam melaksanakan tugasnya untuk senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku di bidang manajemen keselamatan kapal.

Bahkan ke depan, menurut Hermanta, ada kewajiban lagi yang harus dipenuhi pemilik kapal, yaitu penanganan kerentanan atau resiko pada keamanan sistem cyber yang ada di kapal, sebagaimana tertuang pada IMO RESOLUTION MSC.428(98) tanggal 16 Juni 2017 tentang Maritime Cyber Risk Management In Safety Management Systems yang mewajibkan setiap Perusahaan harus mengembangkan prosedur penanganan resiko bahaya/ kerusakan siber/ jaringan maya di kapal mulai 1 Januari 2021. (son)

Mission News Theme by Compete Themes.