JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi mendorong penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pengembangan koperasi dan perluasan akses pembiayaan produktif. Perempuan dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi, tidak hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Hal tersebut disampaikan Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, saat menjadi salah satu pembicara dalam International Conference of Muslim Women (ICMW) 2026 di Jakarta, Senin (9/11).
Dalam forum yang mengangkat kontribusi perempuan di era digital tersebut, Deva memaparkan peran dan fungsi LPDB Koperasi sebagai lembaga layanan umum di bawah Kementerian Koperasi yang memiliki mandat mengelola dana bergulir untuk mendukung pengembangan usaha koperasi di Indonesia.
Deva menjelaskan, keberadaan LPDB Koperasi merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat ekosistem perkoperasian nasional. Melalui fasilitas pembiayaan konvensional maupun syariah, LPDB Koperasi berupaya membantu koperasi meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat tata kelola, serta mengembangkan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi anggota.
Ia menjelaskan, hingga September 2026, LPDB Koperasi telah menyalurkan dana bergulir sekitar Rp22,91 triliun kepada 3.930 mitra koperasi yang tersebar di 36 provinsi. Penyaluran tersebut mencakup pembiayaan konvensional dan syariah yang diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha koperasi di berbagai sektor.
Secara khusus, Deva menyoroti perkembangan pembiayaan bagi koperasi perempuan. Berdasarkan data LPDB Koperasi, sejak 2019 hingga 2026, pembiayaan yang telah disalurkan kepada 14 koperasi perempuan mencapai sekitar Rp469,65 miliar, melalui 26 fasilitas pembiayaan dan 39 kali penyaluran. Pembiayaan tersebut tercatat menjangkau sekitar 363.180 anggota perempuan.
Menurut Deva, capaian tersebut menunjukkan bahwa koperasi perempuan memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa pengalaman LPDB Koperasi dalam menyalurkan pembiayaan kepada koperasi perempuan memperlihatkan pentingnya menjaga kedisiplinan pembayaran, tata kelola, dan keberlanjutan usaha.
Selain sektor usaha perempuan, Deva turut menyoroti besarnya potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan melalui koperasi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan hingga usaha mikro dan kecil di tingkat desa. Potensi tersebut perlu dikelola melalui kelembagaan koperasi agar memiliki akses pasar, rantai pasok, serta nilai tambah ekonomi yang lebih baik.
Ia mencontohkan potensi usaha masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikembangkan melalui koperasi perempuan, termasuk kegiatan ekonomi produktif berbasis kerajinan tenun dan usaha masyarakat lainnya. Selain itu, potensi pertanian bunga di Bali juga menjadi salah satu contoh peluang ekonomi lokal yang dapat dikembangkan melalui pendekatan koperasi.
Deva juga menyinggung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu program prioritas pemerintah yang membuka peluang penguatan ekonomi berbasis potensi desa. Menurutnya, pengembangan koperasi desa perlu memperhatikan karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah sehingga kegiatan usaha yang dibangun tidak hanya berorientasi pada perdagangan kebutuhan pokok, tetapi juga dapat mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Deva juga mengajak ICMI, khususnya komunitas perempuan, untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi. Menurutnya, sinergi antara organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan diperlukan agar semakin banyak koperasi perempuan yang memiliki kapasitas usaha dan dapat mengakses pembiayaan produktif.
Literasi Keuangan dan Pemberdayaan Perempuan
Sejalan dengan pemaparan LPDB Koperasi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, dalam forum yang sama menyoroti pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan, termasuk pada sektor keuangan syariah.
Friderica menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dipaparkannya, tingkat literasi keuangan syariah mencapai 43 persen, sementara inklusinya masih berada pada angka 13 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang untuk memperluas pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah di masyarakat.
Ia juga mendorong keterlibatan komunitas akademisi dan organisasi masyarakat untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, inovasi produk keuangan syariah, serta peningkatan jumlah wirausaha di Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ICMI, Andi Yuliani Paris, menekankan pentingnya peningkatan kecakapan perempuan dalam mengelola keuangan di tengah perkembangan layanan digital. Menurutnya, perempuan, khususnya pelaku UMKM, perlu memiliki pemahaman mengenai pembukuan sederhana, pembiayaan usaha, perencanaan keuangan keluarga, serta perlindungan diri dari risiko penipuan digital.
Melalui partisipasi dalam ICMW 2026, LPDB Koperasi berharap semakin terbuka ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas usaha, dan akses pembiayaan produktif diharapkan dapat mendukung tumbuhnya koperasi yang berdaya saing sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
LPDB Koperasi berkomitmen untuk terus menjalankan perannya dalam mendukung pengembangan koperasi melalui pengelolaan dana bergulir yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada penguatan sektor produktif. (son)
