JAKARTA, BISNISJAKARTA.ID – Pengembangan pariwisata di Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas terus dilakukan guna mendukung hadirnya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan yang ditargetkan jumlah kunjungan wisatawannya ke Labuan Bajo dapat meningkat hingga 1,5 juta wisatawan per tahun.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam kegiatan “The Weekly Brief with Sandi Uno”, Senin (31/10) mengatakan, pengembangan dan penataan kawasan serta infrastruktur di Labuan Bajo ditargetkan sepenuhnya selesai di tahun 2024. “Airport telah kita bangun, fasilitas juga sudah kita siapkan dan ini adalah investasi awal. Untuk penataan kawasan Labuan Bajo sudah dikucurkan Rp4 triliun lebih dan fasilitasnya sudah bisa kita nikmati sekarang,” kata Menparekraf.
Adapun penataan yang dilakukan sejak tahun 2020 tersebut, antara lain adalah penataan bandara, pelabuhan peti kemas, pelabuhan pariwisata, waterfront, homestay, pengembangan SDM, dan produk ekraf hingga event.
Dalam waktu dekat, setelah KTT G20, juga akan dibuka penerbangan langsung internasional dari Singapura, Australia, serta Kuala Lumpur ke Labuan Bajo. Labuan Bajo diproyeksikan juga akan menjadi destinasi MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) unggulan dan akan dikembangkan yacht tourism juga wisata minat khusus. “Baru saja saya kembali dari Labuan Bajo bersama dengan Menteri Kesehatan Singapura Mr. Ong Ye Kung dan memperlihatkan, mengenalkan Labuan Bajo. Ia baru pertama kali ke sana dan sangat terkesima dengan indahnya dan unique selling point dari Labuan Bajo. Ini menjadi potensi destinasi wisata terbaik bukan hanya di Indonesia dan Asia Tenggara, tapi juga dunia,” ujarnya.
Terkait tarif masuk TN Komodo, pemerintah sebelumnya memutuskan untuk melakukan penundaan hingga Januari 2023. Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo pun menyampaikan aspirasi agar biaya konservasi yang sebelumnya dijadikan dasar dalam menaikkan tarif masuk ke TN Komodo, dapat menjadi opsi yang bisa dipilih oleh wisatawan. “Kita dihadapkan pada keputusan kebijakan biaya konservasi tersebut dan kita sudah saring (masukan dari pelaku parekraf) dan intinya harapannya agar disiapkan sistem atau skema opsional, bukan mengacu pada sistem yang mewajibkan tapi memberikan opsi atau voluntary base untuk biaya tambahan konservasi,” kata Sandiaga.
Usulan ini kata Sandiaga, akan segera dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk dapat dikaji. Menparekraf Sandiaga mengaku mendengar langsung dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo bahwa mereka belum mendapat bookingan dari wisatawan setelah tanggal 1 Januari 2023. (son)
