BOJONEGORO, BISNISJAKARTA.ID – Komitmen PT Pertamina EP Cepu (PEPC) sebagai operator Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (JTB) dalam membina pengusaha lokal di Bojonegoro dan Tuban terus diperkuat. Tidak hanya melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) atau yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR), pembinaan juga dilakukan melalui pelibatan langsung vendor lokal dalam rantai pasok pengadaan barang dan jasa migas.
Manajer SDM PEPC JTB Kunanto dalam paparan terkait dana pembinaan dan strategi pelibatan pengusaha lokal di wilayah operasi pada media field trip di Bojonegoro, Senin (21/9) mengatakan, PEPC menjalankan amanat Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 SKK Migas secara ketat untuk memastikan pengusaha lokal menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri. “Usaha kecil dan menengah yang berdomisili di wilayah provinsi Daerah Operasi utama, dalam hal ini Jawa Timur, kita support. Termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang 100 persen kepemilikannya oleh pemerintah daerah setempat,” ujar Kunanto.
Definisi pengusaha lokal, kata dia, dibatasi dengan sangat jelas. Badan usaha harus didirikan di wilayah provinsi Daerah Operasi dan 100 persen sahamnya dimiliki WNI yang memiliki KTP setempat. “Jadi kalau kita memverifikasi vendor itu sampai ke KTP direkturnya untuk meyakinkan memang vendor ini benar-benar dari pengusaha lokal,” tegasnya.
Kunanto menjelaskan, saat ini porsi untuk usaha kecil diperbesar oleh SKK Migas. Sesuai PTK 007, perusahaan kecil bisa mengikuti proses tender sampai dengan Rp 15 miliar, usaha menengah Rp 15 sampai 50 miliar, dan usaha besar di atas Rp 50 miliar.Prinsipnya, selama ada vendor kecil yang memenuhi kualifikasi, maka lelang tidak akan dibuka ke tingkat menengah atau besar. Jika tidak ada yang mampu, baru dibuka ke tingkatan di atasnya.
Ada beberapa pengecualian, terutama untuk pekerjaan berisiko tinggi, teknologi tinggi, dan barang spesifik yang sebagian besar masih impor. Termasuk kebutuhan di luar daerah operasi utama, misalnya pekerjaan di Jakarta, maka pesertanya boleh dari luar daerah operasi.
Untuk mendorong transaksi lokal, jelasnya, PEPC juga memanfaatkan marketplace migas yang disiapkan SKK Migas. Barang-barang dengan nilai di bawah Rp 1,5 miliar banyak ditransaksikan melalui e-catalogue, sementara pengadaan langsung untuk UMKM Binaan sampai Rp 200 juta di luar proses tender reguler.
Di Bojonegoro sendiri, PEPC rutin melakukan coaching kepada sedikitnya 150 vendor lokal setiap tahun, bekerja sama untuk wilayah Bojonegoro – Tuban agar lebih efektif.
Selain coaching, PEPC juga melaksanakan HSE Contractor Forum dan Vendor Day. Forum HSE digelar karena industri migas lekat dengan risiko, sehingga komitmen keselamatan harus datang dari pimpinan tertinggi kontraktor, bukan hanya pekerja di lapangan. “Harapannya operasi kompresi kita itu disupport oleh kontraktor-kontraktor yang memang paham terkait dengan HSE,” kata Kunanto.
Melalui Vendor Day, PEPC melakukan sosialisasi regulasi terbaru, kebijakan perusahaan, dan sistem CIVD (Centralized Integrated Vendor Database) atau sistem informasi pembinaan vendor terintegrasi SKK Migas.
Secara jumlah kontrak fluktuatif, namun secara nominal nilai kontrak terus meningkat. Peningkatan kualitas juga terlihat dari vendor yang memiliki sertifikat High Risk. Pada 2023 baru 2 vendor, meningkat menjadi 8 vendor di 2024 dan 12 vendor di 2025. Vendor dengan kategori high risk yang berasal dari Bojonegoro akan diprioritaskan sebagai bentuk keberpihakan.
Tenaga Kerja Lokal dan Program Bank Sampah
Pelibatan vendor lokal otomatis menyerap tenaga kerja lokal. Sebagai contoh, untuk fungsi SCM (Supply Chain Management) yang mengelola kontrak kendaraan, catering, dan pengelolaan sampah, PEPC menyerap sekitar 24 tenaga kerja lokal yang direkrut melalui mekanisme satu pintu.
Rekrutmen dilakukan melalui kerja sama dengan Kepala Desa di sekitar wilayah operasi, seperti Desa Bandungrejo, Ngasem dan sekitarnya.
Jumlah alokasi tenaga kerja dikomunikasikan kepada Kades, kemudian Kades memberikan rekomendasi warga.
Salah satu contoh pemberdayaan yang menonjol adalah pengelolaan sampah di area operasi JTB. Setiap hari, sedikitnya 600 porsi makanan disediakan, menghasilkan sampah hingga 83 ton per periode yang terdiri dari 69 ton organik, 12,54 ton daur ulang, dan 1,94 ton residu.
PEPC bekerja sama dengan Bank Sampah Mandiri dan SMK setempat untuk memilah dan mengolah sampah tersebut hingga 100 persen terkelola tanpa dibuang ke TPA.
Sampah organik diolah menjadi maggot dan kompos, sementara sampah non-organik melalui proses pirolisis menjadi bahan bakar. Dari program ini, bahkan dihasilkan sekitar 776 liter bahan bakar per tahun yang bisa digunakan untuk kendaraan operasional bank sampah. “Manfaat bagi masyarakatnya itu bisa memilah sampah secara mandiri, kemudian juga bisa menjadi nasabah bank sampah. Bahkan untuk memilah pun kita memberikan insentif, sehingga ibu-ibu yang memilah sampah itu mendapat manfaat nominal,” jelas Kunanto.
Dari penjualan maggot dan olahannya, omzet yang dihasilkan mencapai sekitar Rp 7 juta per bulan, membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar.
Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (JTB) sendiri merupakan lapangan gas darat terbesar dalam 10 tahun terakhir dengan cadangan sekitar 2 TCF. Lapangan ini adalah hasil unitisasi antara Wilayah Kerja Cepu dan Wilayah Kerja Pertamina EP.
Saat ini JTB telah mencapai produksi full capacity 192 MMSCFD dan menjadi backbone pasokan gas untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah, menyuplai sekitar 65 persen kebutuhan gas PGN SOR 3.
Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang onstream sejak 20 September 2022, PEPC memiliki tanggung jawab besar dalam Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang berkelanjutan. Program ini bersinergi dengan Pemkab Bojonegoro melalui Bappeda dan dinas terkait untuk memastikan perencanaan PPM tepat sasaran dan tidak sekadar identik dengan CSR seremonial.
PEPC JTB sendiri bahkan meraih CSR Award Bojonegoro 2025 atas program pemberdayaannya dari Pemkab Bojonegoro. “Prinsipnya kami membina penyedia barang dan jasa agar bisa mandiri, tanpa bergantung terus dari kontraktor utama proyek. Harapannya, efeknya bisa dirasakan langsung untuk kesejahteraan masyarakat sekitar,” pungkas Kunanto. (son)
